KPU RI Fokus Honor Ad Hoc

Anggaran pemilu yang baru cair untuk tahapan tahun 2022 ini hanya sebesar Rp3,6 triliun, jauh dari jumlah awal yang diminta oleh KPU sebesar Rp8,08 T.

DOK KOMPAS.COM
Ilustrasi Kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI di Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memprioritaskan anggaran Pemilu serentak 2024 yang telah cair untuk penyelenggara badan ad hoc.

Penyelenggara badan ad hoc yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Hal itu disampaikan Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat periode 2022-2027 di Jakarta, Rabu (9/11/2022).

Anggaran pemilu yang baru cair untuk tahapan tahun 2022 ini hanya sebesar Rp3,6 triliun, jauh dari jumlah awal yang diminta oleh KPU sebesar Rp8,08 triliun.

“Kita prioritas dulu untuk penyelenggaraan khususnya di badan ad hoc, karena beban kerja di 2019 saja seperti itu, maka lebih meningkatkan kinerja kawan-kawan yang ada di badan ad hoc mau tidak mau honornya harus ditingkatkan dan itu mendapat perhatian besar dari seluruh pihak,” kata Sudrajat.

Dengan adanya prioritas anggaran, KPU mau tidak mau harus menunda beberapa kepentingan lainnya seperti proses pengadaan komputer dan laptop untuk KPO provinsi kabupaten/kota.

“Karena beban berat penyelenggara khususnya di KPPS, PPS, PPK, dan komitmen Pemerintah dan komitmen DPR ketika kami membahas besaran honor badan ad hoc, kan juga disetujui oleh semua pihak” ujarnya.

Sementara, lanjut Sudrajat, pengadaan komputer laptop di provinsi dan kabupaten kota akan di pending dan mengoptimalkan anggaran yang tersedia.

“Total sarana dan prasarana yang di Juli kan 17,4 persen kalau tidak salah dan itu yang akan kita optimalkan,” katanya.

Terpisah, mantan Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan anggaran penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 menjadi kabar gembira.

Menurut Pram sapaannya, anggaran pesta demokrasi kali ini sangat menghentak senilai Rp76,6 triliun yang telah disepakati DPR dan pemerintah maupun KPU.

“Dalam konteks penyelenggaraan pemilu bahwa anggaran yang sudah disetujui ini membuat penyelenggara bisa leluasa sekali,” katanya dalam Netgrit Podcast dengan tema Anggaran dan Logistik Pemilu Serentak 2024, bekerjasama dengan Tribun Network, Rabu (9/11/2022).

Pram menuturkan secara teknis penyelenggaraan pemilu kemungkinan kendala-kendala akan dapat diminimalisir.

Ia bertutur bahwa seluruh kegiatan divisi dan pelaksanaan tahapan pemilu semestinya tidak perlu khawatir dengan ketersediaan budget fantastis itu.

“Tidak akan ada keluhan, saya yakini itu dengan jumlah anggaran yang besar tersebut,” katanya.

Ia menambahkan, meskipun anggaran terpenuhi bukan berarti tidak ada pekerjaan rumah bagi KPU RI.(*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved