Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

KNPI Tana Toraja

Tepis Isu Dualisme KNPI Tana Toraja, Daming Serahkan SK Menkumham dan Somasi Terbuka ke Kesbangpol

Mereka diterima langsung Sekretaris Kesbangpol, Aris Payangan di Kantor Bupati Tana Toraja, Jl Pongtiku Pantan, Kecamatan Makale, Selasa (1/11/2022).

Penulis: Ricdwan Abbas | Editor: Muh. Irham
Tribun Toraja/Ricdwan Abbas
Ketua KNPI Tana Toraja, Daming Sampe Suso menyerahkan SK Kemenkumham ke Sekretaris Kesbangpol Pemkab Tana Toraja, Aris Payangan, Selasa (1/11/2022). 

MAKALE, TRIBUN-TIMUR.COM- Ketua KNPI Kabupaten Tana Toraja, Daming Sampe Suso didampingi jajaran pengurus menyerahkan SK Menkumham, HaKI,dan Akta Notaris ke Kesbangpol.

Mereka diterima langsung Sekretaris Kesbangpol, Aris Payangan di Kantor Bupati Tana Toraja, Jl. Pongtiku Pantan, Kecamatan Makale, Selasa (1/11/2022).

Daming mengatakan, ini untuk memperkuat kemitraan dengan Pemerintah sekaligus pembuktian KNPI Activist Preneur di bawah kepemimpinan Ketua Ryano Panjaitan yang sah secara hukum dan diakui negara.

Sebab, Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI yang dipimpin Ryano Panjaitan memiliki SK dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Tadi, secara resmi kita serahkan SK pengurusr, Menkumham DPP, Haki, dan Akta Notaris ke Kesbangpol Tana Toraja untuk memperkuat sinergitas kemitraan," ujarnya kepada Tribun.timur.com, Selasa sore.

"Ini juga membuktikan KNPI yang dipimpin Ketua Ryano Panjaitan sah dan diakui negara. Kan begini, berapa pun kubu KNPI, negara hanya memberikan SK pada satu lembaga dan itu ada di Kanda Ryano," jelasnya.

Kesempatan yang sama, mereka juga menyerahkan somasi terbuka yang dilayangkan Pengurus DPP KNPI Activis Preneur.

Dikatakannya, ini sebagai legal standing di Pemerintah untuk menepis isu dualisme.

Sebab menurutnya, lembaga berbadan hukum tidak ada istilah dualisme, hanya pemegang SK Menkumham dan pihak berwenang lainnya di Indonesia yang dianggap sah.

"Ada juga somasi terbuka yang dilayangkan oleh DPP kita serahkan. Ini sebagai legal standing kita di pemerintah dan menepis isu dualisme KNPI Tana Toraja," ungkapnya.

Pemuda berlatar belakang sarjana hukum ini juga menepis isu beredar yang menyatakan KNPI yang dipimpinnya tidak didukung OKP kepemudaan.

Ia menegaskan, dirinya mendapat dukungan OKP dan DPK hampir 80 persen.

Dukungan rekomendasi OKP dan DPK diserahkan bersamaan dengan SK pengurus.

"Perlu diingat, tadi saya juga serahkan dukungan rekomendasi OKP dan DPK saat Musda. Jadi clear, bahwa kemarin kita tidak dipaksakan karena punya dukungan hampir setengah OKP dan 80 persen DPK," tuturnya.

Ia berharap, pemuda Tana Toraja tidak lagi mempersoalkan isu dualisme dan mulai bersatu untuk memajukan daerah.

Sebab, legal standing KNPI yakni SK Menkumham sudah diserahkan ke Pemerintah sebagai acuan.

"Pesan saya kepada pemuda, marilah kita bersatu membangun kebaikan bersama untuk kemajuan pemuda dan daerah tercinta kita ini," ungkap Daming.(*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved