Utang Indonesia Sebesar Rp 5 Triliun Dihapus, Tapi Ini Syaratnya

TRIBUN-TIMUR.COM - Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam mendukung keputusan empat negara kreditur yang menghapus utang Indonesia melalui skema konversi atau debt swap senilai Rp5 triliun.

Empat negara tersebut ialah Jerman, Italia, Australia, dan Amerika Serikat (AS).

Menurut Piter, konservasi utang yang disepakati ke dalam bentuk proyek pembangunan menjadi menguntungkan untuk RI."Konversi utang itu bagus untuk Indonesia. Utang dialihkan menjadi investasi kalau dalam perusahaan itu utang berganti menjadi equity," ucap Piter saat dihubungi Tribun Network, Rabu (19/10).

Dalam skema debt swap ini Jerman menawarkan proyek pendidikan, edukasi, kesehatan, dan global fund. Australia untuk kesehatan, AS untuk tropical forest, dan kreditur Italia untuk proyek housing and settlement.

Dosen Perbanas Institute tersebut tidak melihat adanya risiko-risiko dari negosiasi debt swap yang ditawarkan para negara kreditur.

Piter menjelaskan bilapun ada persyaratan yang memberatkan bagi Indonesia hal itu dapat dinegosiasi.

"Itu (persyaratan, red) sih hal biasa, itu memang haknya mereka apakah take it or leave it," tuturnya.

Ekonom senior ini menambahkan pemerintah tentu apabila opsi debt swap tidak diambil maka negara harus membayar seluruh utang sebagai konsekuensi yang dipilih.

"Kalau kita tidak mau ya jangan diambil tapi artinya kita harus melunasi utang. Kan tidak mungkin tanpa syarat dan syarat itu pasti terkait dengan kepentingan kreditur," urainya.

Ia menegaskan bahwa skema konversi tidak memiliki risiko tinggi karena sudah pernah dilakukan di Indonesia saat era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Peluang Renegosiasi

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menuturkan pemerintah Indonesia sebetulnya memiliki kesempatan untuk melakukan renegosiasi utang. Kader Partai Gerindra ini menilai sebagai pemegang Presidensi seharusnya G20 menjadi momentum menurunkan utang negara.

"Dalam G20 Finance Track, Menkeu (Sri Mulyani) harus mampu renegosiasi utang dengan lembaga perbankan dunia terkait utang luar negeri RI," ucap Kamrussamad.
Dia mengatakan renegosiasi utang tidak cukup hanya sekadar penghapusan bunga namun juga penurunan utang pokok.

"Kita ingin Menkeu tidak hanya jago mengajukan utang baru tapi juga handal dalam renegosiasi utang yang ada," tambahnya.

Pihaknya mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Agustus 2022 sebesar 397,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp6.147 triliun (kurs Rp15.470 per dolar AS).
Posisi utang RI ini sudah turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulang sebelumnya yakni 400,2 miliar dolar AS.(*)