Kanwil Kemenkumham Diseminasi Layanan Administrasi AHU Guna berikan Pemahaman Terkait Apostille

Kanwil Kemenkumham Sulsel diseminasikan Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) terkait Apostille di Hotel The Rinra Makassar, Rabu (5/10/2022).

Editor: Content Writer
DOK KEMENKUMHAM
Kanwil Kemenkumham Sulsel saat diseminasikan Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) terkait Apostille di Hotel The Rinra Makassar, Rabu (5/10/2022). 

KANWIL Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) diseminasikan Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) terkait Apostille di Hotel The Rinra Makassar, Rabu (5/10/2022).

Kepala Kantor Wilayah, Liberti Sitinjak saat membuka kegiatan mengatakan bahwa Apostille adalah pengesahan dokumen oleh lembaga resmi negara.

"Dimana dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri hingga akhirnya dapat diakui oleh negara tertentu," ujar Liberti.

Ia melanjutkan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada peserta terkait Apostille di Wilayah.

"Sebagai sarana penyebaran informasi layanan AHU, juga menjadi sarana diskusi, sosialisasi dan inventarisasi terkait apostille," lanjutnya.

Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari ini diharap menjadi momentum untuk mewujudkan cita-cita pemerintah dalam penyederhaaan rantai birokrasi terutama terkait apostille.

Kepala Kantor Wilayah, Liberti Sitinjak saat membuka kegiatan mengatakan bahwa Apostille adalah pengesahan dokumen oleh lembaga resmi negara.
Kepala Kantor Wilayah, Liberti Sitinjak saat membuka kegiatan mengatakan bahwa Apostille adalah pengesahan dokumen oleh lembaga resmi negara. (DOK KEMENKUMHAM)

Liberti juga menjelaskan bahwa Layanan Apostille merupakan langkah penyederhanaan organisasi.

"Kemenkumham telah melakukan penyederhanaan terhadap regulasi untuk mematuhi berbagai regulasi hinga mencapai tujuan layannya," jelas Kakanwil.

Kakanwil Liberti juga menyampaikan kepada peserta kegiatan, khususnya mahasiswa bahwa apostille ini sangat urgen jika ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri.

"Sebab salah satu syarat yang kerap diminta ketika melamar beasiswa ke luar negeri adalah apostille atau legaisasi dokumen," ucap Liberti.

Sebelumnya, Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU, Jean Henri Patu menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk penyebaran informasi terkait penyederhanaan rantai birokrasi.

Dimana tujuannya untuk memangkas administrasi terkait sertifikat apostille yang diberi keqenangan terhadap Kemenkumham.

Jean juga menjelaskan bahwa kegiatan ini dihadiri peserta sebanyak 50 orang.

"Terdiri dari dinas Pendidikan, Pencatatan Sipil, Disnaker, Urusan Agama, Imigrasi, BP3MI, Pengda INI, Lembaga Bimbingan Belajar, Akademisi, Mahasiswa dan Masyarakat," jelas Dean.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Divisi Pemasyarakatan Suprapto, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Mohammad Yani, Kasubag Pelayanan Kekayaan Intelektual Feny Feliana, dan Kasunag Humas, RB, dan TI Meidy Zulqadri.(adv/rerifaabdurahman).

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved