Regosek
Imbauan Bupati Gowa Jelang Pendataan Regosek: Lakukan Pendataan yang Jujur Agar Bansos Tepat Sasaran
Menurutnya, pendataan ini penting untuk mengetahui mana masyarakat yang berhak mendapatkan
Penulis: Sayyid Zulfadli Saleh Wahab | Editor: Muh. Irham
lihat foto
GOWA, TRIBUN-TIMUR.COM Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan membuka rapat koordinasi daerah (Rakorda) Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa di Baruga Karaeng Galesong, Kantor Bupati, Senin (3/10/22).
Dalam Rakorda ini dihadiri Wakil Bupati Gowa, H Abd Rauf Malaganni, Kepala BPS Sulsel, Suntono, Forkopimda Kabupaten Gowa, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Kamsina.
Serta Pimpinan SKPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Gowa.
Pada kesempatan itu, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan meminta jajarannya, mulai dari camat, lurah, kepala desa, agar membantu petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Gowa dalam melakukan pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) tahun 2022.
Menurutnya, pendataan ini penting untuk mengetahui mana masyarakat yang berhak mendapatkan bantalan sosial.
"Jadi kalau ada bantuan nanti dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi dan juga kabupaten kita sudah ketahui mana-mana yang mendapatkan bantuan itu,” ujarnya
Orang nomor satu di Gowa ini menegaskan kepada jajarannya agar dalam pendataan bersama BPS dilakukan dengan baik dan jujur.
Ia berharap data yang dihasilkan betul-betul masyarakat yang layak dan berhak mendapatkan bansos.
Sehingga katanya, bantuan yang nantinya akan disalurkan oleh pemerintah tepat sasaran.
“Saya minta jangan mendata memakai paradigma lama, yaitu mendata keluarga saja padahal mungkin belum masuk kategori yang berhak mendapat batuan," kata dia.
"Jadi saya tekankan memprioritaskan masyarakat yang memang masuk kategori berhak mendapatkan bansos. Jadi saya berharap seluruh lurah dan desa melakukan pendataan itu dengan jujur, sama dengan BPS," sambungnya
Data yang valid kata Adnan, tentu akan membantu pemerintah desa atau kelurahan untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing.
Hal ini juga memang merupakan tujuan dari pemerintahan, yaitu mampu mensejahterakan masyarakatnya.
“Camat, kepala desa dan lurah merupakan garda terdepan. Saya minta bantu dan intervensi agar pendataan yang dilakukan BPS ini berjalan sesuai rencana. Ini tiada lain untuk masyarakat kita sendiri, yang tahu kondisi masyarakat adalah kepala desa, lurah dan camat masing-masing,” jelasnya.
