Aktivis dan Pengamat Soroti Kursi Ketua AMPI Sulsel Dihargai Rp 150 Juta

Organisasi kepemudaan yang bergeser menjadi cenderung pragmatis seiring dengan biaya pendataran calon ketua AMPI Sulsel Rp 150 Juta.

Penulis: Wahyudin Tamrin | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/WAHYUDIN TAMRIN
Aktivis Pemuda Taqwa Bahar, Pengamat Kebijakan Politik Universitas Bosowa Arief Wicaksono, dan Direktur Profetik Institute Asratillah Senge dalam Forum Diskusi Pa'Kopi di Cafe Eran Co, Makassar, Kamis (29/9/2022). Diskusi tersebut mengangkat isu idealisme organisasi kepemudaan yang bergeser menjadi cenderung pragmatis. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lembaga Pakopi Centre (LPC) menggelar Forum Diskusi Pa'Kopi di Cafe Eran Co Makassar, Kamis (29/9/2022).

Diskusi tersebut mengangkat isu idealisme organisasi kepemudaan yang bergeser menjadi cenderung pragmatis.

Diskusi dilakukan menanggapi biaya pendaftaran calon Ketua AMPI Sulsel seharga Rp 150 juta.

Dialog itu menghadirkan tiga narasumber yakni Aktivis Pemuda Taqwa Bahar, Pengamat Kebijakan Politik Universitas Bosowa Arief Wicaksono, dan Direktur Profetik Institute Asratillah Senge.

Ketiga narasumber itu sepakat untuk tidak mengubah nilai idealisme kepemudaan yang selama ini telah tertanam dalam organisasi kepemudaan.

Menurut mantan aktivis Taqwa Bahar, pragmatisme dalam suatu organisasi merupakan hal yang lumrah.

Akan tetapi hal tersebut dijadikan sebagai syarat utama dalam suatu pencalonan menjadi ketua organisasi kepemudaan.

Pasalnya akan membuat nilai kepemudaan yang selama ini dikenal idealis menjadi terdegradasi.

"Sebaiknya harus dipisahkan dari warna sebuah partai politik karena isi dari organisasi kepemudaan berasal dari semua unsur," kata mahasiswa pasca sarjana Unhas itu.

Narasumber lainnya, Arif wicaksono mengatakan adanya isu pragmatis akan membuat citra pemuda menjadi tercoreng.

Sebab selama ini, menurut Arif, organisasi kepemudaan dikenal mengedepankan nilai idealisme.

"Jangan sampai citra pemuda tercoreng menjadi pragmatis dan menghilangkan sisi idealis sebagai pemuda harapan bangsa," katanya.

"Bagaimana nasib pemuda kedepannya bila semua berfikiran pragmatis, atau mending sekalian dilegalkan saja supaya jelas," tambahnya.

Sementara Pengamat Politik Asratillah menilai menjadikan uang sebagai syarat untuk menjadi calon ketua di suatu organisasi menjadi masalah kedepannya.

Karena akan membuat calon lain yang tidak memiliki financial yang cukup menjadi urung ikut bertarung meski memiliki visi dan misi yang cukup baik.

"Kasihan calon yang tidak punya uang tapi memiliki visi misi yang baik, padahal kita tahu banyak pemuda yang memiliki pemikiran memajukan organisasi," katanya.(*)

Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved