Resesi Ekonomi Global, Kamrussamad: APBN 2023 Harus Jadi Instrumen Jaga Daya Beli Masyarakat
Kamrussamad mengatakan APBN 2023 harus dipersiapkan menyiasati dampak ancaman resesi ekonomi global, harus jadi instrumen jaga daya beli masyarakat
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM -- Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 harus dipersiapkan agar mampu menyiasati dampak-dampak ancaman resesi ekonomi global.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, APBN 2023 harus jadi instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat.
Hal itu diungkapkan Kamrussamad menanggapi pengesahan APBN 2023, Kamis (29/10/2022).
"Semua ini akan berujung pada terganggunya komoditas pangan dan energi. Karena itu, APBN 2023 harus menjadi instrumen untuk menjaga resiliensi dan shock absorber daya beli masyarakat. Waspada tapi tetap fleksibel," kata Kamrussamad dikutip dari Tribunnews.
Politisi asal Sulsel itu mengatakan, APBN 2023 harus memiliki resiliensi di tengah ancaman resesi global 2023.
Kamrussamad juga menekankan APBN 2023 harus waspada, mampu menjaga daya beli dan stabilitas harga.
Dengan demikian, fleksibilitas diperlukan di APBN 2023.
Hal ini diungkapkan Kamrussamad di komplek DPR RI, pada momen sidang Parpurna DPR RI.
"Ketidakpastian global terus meningkat. Konflik geopolitik yang dibarengi dengan kebijakan agresif bank sentral dunia memiliki dampak rambatan yang kompleks. Bahkan, diprediksi resesi dunia bisa lebih dalam daripada 2022. Perang Rusia-Ukraina yang belum berakhir, ancaman krisis geopolitik China-Taiwan, dan belum mereda sepenuhnya wabah Covid-19, menjadikan eskalasi krisis 2023 kian tinggi," kata Kamrussamad.
Dalam kesempatan tersebut, Kamrussamad sedikit menyinggung target pemerintah di tahun 2023, salah satunya menekan angka kemiskinan.
"Di 2023 pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di angka 7,5-8,5 persen. Padahal di 2022, tingkat kemiskinan kita masih 9 persen. Untuk menurunkan 1.5 persen bukan hal yang sederhana di tengah gelombang resesi 2023," tegas Kamrussamad.
Target tersebut tentu perlu dibarengi dengan APBN yang menunjang di tahun 2023.
"Oleh sebab itu, bantalan sosial harus selalu disiapkan dengan baik di APBN 2023. Ini penting untuk menjaga konsumsi masyarakat yang masih menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi kita," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa perang Rusia-Ukraina masih akan berlangsung lama.
Kesimpulan itu menurut Presiden, setelah dirinya bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin beberapa waktu lalu.
“Saya bertemu dengan Presiden Zelenskyy dan satu setengah jam berdiskusi, serta presiden Putin dua setengah jam berdiskusi, saya menyimpulkan perang tidak akan segera selesai, akan lama,” kata Jokowi di ICE – BSD, Senin (26/9/2022).
Menurut Jokowi, dengan konflik Rusia dan Ukraina yang terus berlangsung ini akan berdampak pada negera lainnya.
Ia memperkirakan, tahun 2023 ekonomi dunia akan semakin gelap sebagai dampak perang Rusia dan Ukraina yang berlangsung sejak Ferbruari 2022.
“Dunia sekarang ini pada posisi yang tidak gampang dan betul-betul sulit di mana tahun depan akan lebih gelap,” lanjut dia.
Jokowi mengatakan, beberapa dampak yang dirasakan oleh Indonesia dan dunia akibat perang Rusia dan Ukraina yang tak kunjung usai ini, seperti krisis energi, pangan, dan finansial akan membebani pergerakan ekonomi di tahun 2023.
“Itu akan berakibat pada kesulitan lain, seperti krisis pangan, krisis energi, krisis finansial, Covid-19 yang belum pulih, dan akibatnya kita tau sekarang ini saja 19.600 orang mati karena kelaparan, karena krisis pangan,” lanjut Jokowi.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul DPR RI Sahkan APBN 2023, Anggota Komisi XI Kamrussmad: Waspada dan Fleksibel, https://www.tribunnews.com/nasional/2022/09/29/dpr-ri-sahkan-apbn-2023-anggota-komisi-xi-kamrussmad-waspada-dan-fleksibel.
