Partai Golkar

Partai Golkar Cari Pengganti Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, 4 Kriteria Figur Ideal

Penjabat Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan diharapkan merupakan sosok ideal yang memenuhi kriteria tertentu.

Editor: Edi Sumardi
WARTA KOTA/ANGGA BN/YULIANTO
Manajer Online WartaKotalive.com Suprapto (dari kiri ke kanan), Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar, Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan, mantan Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono, Ketua Dewan Penasihat MIPI Ryaas Rasyid, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Series #3 “Mencari Figur Ideal Penjabat Gubernur DKI Jakarta” di Kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2022). DPD Partai Golkar DKI Jakarta bersama Warta Kota menggelar FGD untuk mendiskusikan figur ideal Pj Gubernur DKI Jakarta yang bakal menggantikan Anies Baswedan per 17 Oktober 2022 mendatang. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Penjabat Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan diharapkan merupakan sosok ideal yang memenuhi kriteria tertentu.

Pasalnya, dia akan mengelola anggaran ibu kota negara itu hingga 2024 mendatang.

Demikian harapan Ketua DPD I Partai Golkar DKI Jakarta sekaligus Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar saat menjadi pembicara utama dalam focus group discussion atau FGD seri ketiga di kantor DPD I Partai Golkar DKI Jakarta, di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2022).

Acara ini juga dihadiri pakar otonomi daerah Prof Djoehermansyah Johan, mantan Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono, Ketua Dewan Penasihat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia Prof Ryaas Rasyid, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani, dan sejumlah perwakilan partai.

“Penjabat gubernur nanti akan membahas, merancang, mengatur anggaran APBD 2023, 2024, dan 2025 serta APBD Perubahan 2023 dan APBD Perubahan tahun 2024. Jadi tiga tahun APBD murni dan dua tahun APBD Perubahan. Hampir sama seperti gubernur definitif. Kami berharap nantinya penjabat (pj) gubernur ini benar-benar mungkin sosok yang ideal untuk memimpin DKI Jakarta nanti,” kata Ahmed Zaki Iskandar pada FGD yang diselenggarakan bekerja sama dengan WartaKotaLive.com Network.

Meski begitu, Zaki—sebuatan Ahmed Zaki yang sudah dua periode menjabat Bupati Tangerang— memahami penetapan pj gubernur merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi setelah mendapat masukan dari Kemendagri.

Sebelumnya, lewat surat tertanggal 31 Agustus 2022 bernomor 120/5141/SJ, Mendagri Tito Karnavian mempersilakan DPRD DKI Jakarta untuk mengajukan tiga nama calon pj Gubernur DKI Jakarta.

DPRD menyambutnya dengan menggelar rapat pimpinan gabungan yang menghasilkan tiga nama usulan, yakni Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, Direktur Jenderal Politik Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar, dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.

Ketiga nama tersebut akan diseleksi bersama tiga nama yang diusung Kemendagri. Satu dari enam nama itu bakal ditetapkan sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta pada 17 Oktober mendatang.

Masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta rampung sehari sebelumnya, 16 Oktober 2022.

“Kalau ditanya Bang Zaki ngapain Golkar repot-repot bikin FGD membahas Pj Gubernur DKI Jakarta yang sudah tentu itu hak prerogatif Kemendagri. Tapi kami memandangnya itu suatu privilege (keistimewaan). Ini sesuatu yang baru dari Mendagri dan bukti (Kemendagri) mendengarkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

“Kami di sini tidak akan memilih siapa calonnya tapi ingin mendengar kategori dan kriteria seperti apa yang bisa dan layak menduduki jabatan sebagai Pj Gubernur Jakarta ini,” sambung Ahmed Zaki Iskandar mengatakan.

Kriteria Figur Ideal Penjabat Gubernur Jakarta

Pada acara yang sama, Djohermansyah Djohan menyampaikan kriteria figur ideal pj gubernur Jakarta harus memiliki empat kriteria yaitu memiliki jam terbang tinggi dalam birokrasi politik, berintegritas baik, dan dilarang terafiliasi dengan partai politik (parpol) tertentu.

Halaman
1234
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved