Pernikahan Dini

63 Kasus Pernikahan Dini Terjadi di Maros Hingga September, 70 Persen Gegara Hamil Duluan

Sebanyak 63 anak di bawah umur mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Maros, hingga akhir September 2022.

Penulis: Nurul Hidayah | Editor: Muh. Irham
GridHot
Pernikahan Dini 

MAROS, TRIBUN-TIMUR.COM  - Sebanyak 63 anak di bawah umur mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Maros, hingga akhir September 2022.

Hal ini disampaikan oleh Humas Pengadilan Agama Kabupaten Maros, Arif Ridha, Kamis (29/9/2022).

55 diantaranya diterima, sementara 7 diantaranya ditolak dan 1 kasus gugur.

Ia menyebutkan pergaulan bebas menjadi faktor dominan yang mendorong anak di bawah umur untuk menikah.

"70 persen telah hamil, dan 30 persen karena telah sering melakukan hubungan suami istri," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros, Fitri Adhecahya menjelaskan undang- undang perkawinan Indonesia mengatur usia pernikahan perempuan yang ideal tidak boleh kurang 19 tahun.

Sementara usia cukup untuk hamil, kata dia, adalah 21 tahun.

"Umpanya ada yang menikah di usia 19 tahun, kami edukasi jangan hamil dulu, nanti kalau sudah cukup usia kehamilannya, 21 tahun," ujarnya.

Ia menyebutkan pernikahan anak di bawah umur ini bisa memicu peningkatan stunting.

"Jika memang married by accident, kita hanya bisa mengedukasi, jangan sampai psikisnya, dia drop dan sedih itu bisa mempengaruhi tumbuh kembang bayinya juga," ujarnya.

Setelah melahirkan, kata dia, anak perlu diedukasi lagi untuk berKB.

Untuk menekan angka pernikahan anak usia dini, kata Fitri, pihaknya telah menjalankan berbagai program pencegahan di sekolah-sekolah.

"Biasanya kita masuk ke sekolah sekolah menjalankan program konselor sebaya, forum genre, forum anak, mereka-mereka ini nantinya yang akan memberikan pengertian bagaimana remaja yang siap nikah, siap nikah bukan artinya besok sudah menikah, namun siap dalam artian sudah mengerti apa yang harus dilakukan saat menikah diusia yang cukup nantinya," ujarnya.

Di Maros sendiri, kata dia, sudah ada enam desa yang memiliki Perdes mengenai pencegahan perkawinan anak.

“Perdes ini sebagai bentuk penolakan terhadap perkawinan anak, sanksi sosialnya adalah perangkat desa bersama tokoh masyarakat tidak akan menghadiri pernikahannya,” terangnya.(*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved