Bawaslu Sulsel

Bawaslu Sulsel Akhirnya Jatuhkan Sanksi Teguran ke KPU Selayar, Ini Pelanggarannya

KPU Kepulauan Selayar disanksi atas pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan pada 5 September 2022.

Penulis: Wahyudin Tamrin | Editor: Muh. Irham
Tribun Makassar/Wahyudin Thamrin
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) saat menyatakan sanksi teguran secara tertulis kepada KPU Kepulauan Selayar di Kantor Bawaslu Sulsel, Jl AP Pettarani, Bua Kana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Rabu (28/9/2022). 

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) menjatuhkan sanksi teguran secara tertulis kepada KPU Kepulauan Selayar setelah menggelar sidang sebanyak tiga kali.

Sidang berturut-turut dilakukan pada 16 September, 21 September, dan 28 September 2022 di Kantor Bawaslu Sulsel, Jl AP Pettarani, Bua Kana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Rabu (28/9/2022).

KPU Kepulauan Selayar disanksi atas pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan pada 5 September 2022.

Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumi mengatakan KPU Kepulauan Selayar terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran adminisrasi pemilu.

"Memberikan teguran tertulis kepada terlapor," katanya.

Laode Arumi pun meminta KPU Kepulauan Selayar agar tidak mengulangi kesalahannya dalam melakukan verifikasi administrasi.

"Kepada terlapor untuk tidak memulai atau melakukan tindakan yang sama, yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan," ujarnya.

Meski begitu, pelapor dalam hal ini Bawaslu Selayar dan terlapor diberikan ruang untuk banding.

Arumahi meminta, jika tidak menerima putusan tersebut untuk melakukan keberatan tiga hari setelah putusan tersebut dibacakan.

Dalam persidangan Arumahi juga mengatakan bahwa pihaknya telah meminta kepada terlapor, KPU Selayar untuk menghadirkan saksi ahli dan pemberian keterangan.

"Namun sidang pada 21 September, terlapor tidak menghadirkan saksi ahli dan pemberi keterangan," jelasnya.

Dalam pokok perkaranya, KPU Selayar melakukan pelanggaran administrasi karena melakukan klarifikasi dengan video call terhadap dua orang kader partai politik yang namanya ganda.

Yakni atas nama Sukirman Noer yang namanya tercatat di partai Nasdem dan  PDI Perjuangan. Dan Armayana tercatat di PKS ganda dengan PPP.

"Bahwa terhadap verifikasi administrasi yang dilakukan dalam hal klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang masih belum ditentukan statusnya anggotanya dengan cara melakukan video call oleh terlapor (KPU Selayar) bertentangan dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 pertarungan KPU nomor 4 tahun 2022," tambah Komisioner Bawaslu Sulsel, Azry Yusuf dalam persidangan. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved