Pemprov Sulsel

Pimpin Rapat Evaluasi Capaian MCP Semester I, Abdul Hayat Gani: Integritas OPD dan Pemda Harus Kuat

Abdul Hayat mengatakan seluruh OPD dan pemerintah daerah melaporkan kondisi riil yang terjadi dalam proses verifikasi MCP tersebut.

Penulis: Wahyudin Tamrin | Editor: Muh. Irham
ist
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Abdul Hayat Gani (tengah) saat memimpin Rapat Evaluasi Capaian Monitoring Center Prevention (MCP) Semester I Provinsi Sulsel di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo Makassar, Senin (26/9/2022). 

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Abdul Hayat Gani memimpin Rapat Evaluasi Capaian Monitoring Center Prevention (MCP) Semester I Provinsi Sulsel.

Rapat Evaluasi MCP itu berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo Makassar, Senin (26/9/2022).

Abdul Hayat mengatakan seluruh OPD dan pemerintah daerah melaporkan kondisi riil yang terjadi dalam proses verifikasi MCP tersebut.

Ia meminta agar mengutamakan integritas dalam penyampaian laporan pencapaian MCP di daerahnya masing-masing.

Menurutnya, integritas harus kuat. Karena isi integritas adalah komitmen, dan isinya adalah kejujuran.

"Jangan mencoba melakukan yang mengarah daripada keluar dari platform yang ada, karena ini sistem aplikasi yang tergambar semua," katanya.

Abdul Hayat mengajak semua OPD dan Pemerintah Daerah untuk dapat bekerjasama dalam penyusunan laporan pencapaian MCP ini.

Person in Charge (PIC) KPK wilayah Sulsel Tri Budi Rochmanto meminta Pemerintah Daerah untuk dapat memaksimalkan pemenuhan MCP di tahun 2022.

"Kami berharap bahwa seluruh pemerintah daerah di Sulsel mencurahkan segala daya dan upaya untuk pemenuhan MCP tahun 2022 agar lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya," katanya.

Dengan begitu, Tri mendorong agar seluruh tenaga administrator pemerintah daerah bisa memperhatikan indikator yang harus dipenuhi dalam pencapaian MCP tahun 2022.

Tri juga mengingatkan kepada para verifikator MCP untuk dapat melakukan verifikasi tanpa adanya intervensi dari siapapun, sehingga pelaporan MCP yang diterima KPK RI bisa sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

"Kami berharap proses verifikasi MCP pada saat verifikasi tidak diwarnai dengan praktek tindak pidana korupsi. Kita melakukan pencegahan korupsi jadi jangan korupsi," kata Tri.

"Teman-teman verifikator mungkin khilaf dan sebagainya, jangan sampai. Karena itu yang tidak kami harapkan," Tri menambahkan. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved