Anggota Komisi III Supriansa Harap Aparat Tindak Tegas Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Supriansa berharap aparat kepolisian menindaktegas terhadap pelaku penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, siapapun pelakunya

Editor: Ari Maryadi
Tangkapan Layar TV Parlemen DPR RI
Anggota Komisi III DPR RI Supriansa. Politisi Partai Golkar itu berharap aparat kepolisian menindaktegas terhadap pelaku penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, siapapun pelakunya. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Anggota Komisi III DPR RI Supriansa berharap aparat kepolisian menindaktegas terhadap pelaku penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Supriansa menilai, siapapun pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi harus diproses proses jika terbukti melakukan pelanggaran.

Hal itu disampaikan Supriansa menanggapi kenaikan BBM bersubdisi oleh pemerintah pusat.

"Saya berharap kepolisian terus melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Siapapun pelakunya harus ditindak," kata Supriansa kepada wartawan Senin (26/9/2022).

Politisi Partai Golkar itu mengingatkan, seluruh masyarakat harus menghargai niat baik pemerintah terkait BBM bersubsidi ini.

Ia mencontohkan, anggaran subsidi dan kompensasi energi di tahun 2022 ini berkisar Rp 500 triliun.

Menurutnya, hal itu menandakan, ada uang negara dan hak masyarakat yang berhak menikmati BBM dengan harga terjangkau.

"Jangan ada lagi yang berniat menimbun atau berbuat yang bisa merugikan negara dan rakyat," kata Supriansa.

"Saya mendukung kepolisian untuk memproses hukum jika ada pelaku di tengah-tengah masyarakat yang menimbun atau menyalahgunakan BBM bersubsidi," ujar Supriansa.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah membutuhkan tambahan anggaran Rp 198 triliun jika tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite dan Solar.

Kondisi itu akan semakin memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena harus menanggung bengkaknya anggaran subsidi BBM tersebut.

"Duitnya sudah disediakan Rp 502 triliun, tapi habis. Pertanyaannya 'ibu mau nambah (anggaran subsidi BBM) atau enggak?' Kalau nambah dari mana anggarannya? Suruh ngutang?," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Kamis (25/8/2022).

Sri Mulyani menjelaskan, saat ini alokasi untuk anggaran subsidi dan kompensasi energi pada 2022 dipatok sebesar Rp 502,4 triliun.

Nilai itu sudah membengkak dari anggaran semula yang hanya sebesar Rp 152,1 triliun.

Halaman
123
Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved