Sering Hadapi Kendala, Bawaslu Makassar Ajak Penyandang Disabilitas Diskusi Jelang Pemilu

Pada acara bertema Hak Politik Disabilitas itu, Bawaslu Kota Makassar juga menghadirkan langsung penyandang disabilitas.

Penulis: Wahyudin Tamrin | Editor: Saldy Irawan
DOK PRIBADI
Koordinasi Penguatan Pemahaman Pengawasan kepada disabilitas Bawaslu Kota Makassar di Aula Ruang Sidang Bawaslu Kota Makassar Jl Hertasning No 11 Kota Makassar, Sabtu (24/9/2022).   

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bawaslu Kota Makassar melakukan Koordinasi Penguatan Pemahaman Pengawasan kepada disabilitas di Aula Ruang Sidang Bawaslu Kota Makassar Jl Hertasning No 11 Kota Makassar, Sabtu (24/9/2022).

Pada acara bertema Hak Politik Disabilitas itu, Bawaslu Kota Makassar juga menghadirkan langsung penyandang disabilitas.

Acara ini dilakukan untuk menyamakan persepsi akan hak politik disabilitas sebagai warga negara.

Selain itu juga untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang bersih, jujur dan adil.

Beberapa komunitas disabilitas yang hadir diantaranya, Unit Layanan Disabilitas Kota Makassar, Gerkatin Sulsel, HWDI Sulsel, PPDI Sulsel, Ikatan Tuna Netra Muslim Makassar, Gerkatin Makassar, Pertuni Makassar, Kusta Perjuangan, Permata Makassar, Perdik Sulsel, dan Balla Inklusif.

Ketua Bawaslu Kota Makassar Abdillah Mustari mengatakan bahwa ketika usia warga negara Indonesia telah mencapai 17 tahun ke atas, berarti negara telah memberikan hak konstitusinya.

Sehingga bagi warga negara yang telah menginjak usia tersebut termasuk penyandang disabilitas tentu telah memiliki pengalaman terhadap kepemiluan maupun pemilihan minimal sebagai pemilih di hari pemungutan suara.

Kepada peserta disabilitas, Abdillah menanyakan sekaligus menampung seluruh kendala yang mereka alami dalam proses pemilu maupun pilkada.

“Apa kendala utamanya sebagai disabilitas? Karena bagi Bawaslu, satu warga negara yang dihalangi untuk memenuhi haknya maka itu menjadi persoalan besar bagi kami di Bawaslu,” kata Abdillah kepada Tribun-Timur.com, Sabtu malam.

Pria kelahiran Bulukumba itu menegaskan bahwa tidak boleh ada warga negara dihalangi menggunakan haknya baik untuk memilih dan pilih.

Pada kesempatan inilah, menjadi ajang untuk mengumpulkan ide dan gagasan agar praktik di lapangan nantinya, para penyelenggara pemilu atau pemilihan dapat memberikan pelayanan kepada semua warga negara utamanya disabilitas dalam menyalurkan hak politiknya.

Sementara Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar Muhammad Haedir memulai materinya dengan mengangkat tentang isu pemenuhan akan Hak Asasi Manusia atau HAM. 

Menurutnya, hak asasi adalah hak yang melekat pada diri seseorang, termasuk diantaranya adalah hak politik seperti hak menyampaikan pendapat dimuka umum. 

“Karena kita punya informasi sehingga kita punya kemampuan untuk memberikan pendapat dan masukan kritik dan lain- lain,” Tandas Haedir.

Halaman
123
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved