Duduk Perkara Kasus Sudrajad Dimyati Hakim Agung yang Ditangkap KPK, Libatkan 44.000 Anggota KSP

Ternyata, kasus yang menyeret Sudrajad Dimyati juga melibatkan 44.000 anggota koperasi hingga menyebabkan kerugian besar.

Editor: Ansar
Kolase Kompas.com
Hakim Agung Sudrajad Dimyati kini menyandang status sebagai tersangka kasus dugaan suap dan pungutan liar terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). 

TRIBUN-TIMUR.COM - Hakim agung Sudrajad Dimyati kini menyandang status sebagai tersangka kasus dugaan suap dan pungutan liar terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Sudrajad Dimyati atau SD ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ternyata, kasus yang menyeret Sudrajad Dimyati juga melibatkan 44.000 anggota koperasi hingga menyebabkan kerugian besar.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pihaknya memiliki alat bukti yang cukup untuk menaikkan perkara Sudrajad Dimyati ke tingkat penyidikan.

“Penyidik menetapkan 10 orang sebagai tersangka, SD hakim agung MA,” kata Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (23/9/2022).

Adapun tersangka lainnya adalah Elly Tri Pangestu selaku Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung, Desy Yustria dan Muhajir Habibie selaku PNS Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Kemudian, Redi dan Albasri yang merupakan PNS di MA, Yosep Parera dan Eko Suparno sebagai pengacara, Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto dari pihak swasta atau Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID. 

Komisi antirasuah kemudian menahan para tersangka selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.

Duduk perkara

Kasus Sudrajad Dimyat berawal saat menangani koperasi yang bermasalah.

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) sebelumnya ingin memberikan keadilan kepada semua anggota Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Intidana yang telah diputuskan pailit.

Mahkamah Agung (MA) juga mengabulkan gugatan pembatalan perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap KSP Intidana.

Hal itu disampaikan Ketua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Agus Santoso.

Kemenkop UKM kemudain mengirim surat permohonan perlindungan hukum ke MA terhadap putusan pailit Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tentang Kepailitan KSP Intidana.

"Ada hal yang mengejutkan. Saat proses tahapan pembayaran homologasi yang kami terima, terdapat putusan pailit dari Mahkamah Agung terhadap KSP Intidana," kata Agus Santoso saat teleconference, Kamis (23/6/2022).

Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah kemudian kirim surat kepada Mahkamah Agung untuk meminta perlindungan hukum.

Meski begutu, ia juga menghormati putusan pengadilan.

"Koperasi dengan jumlah sekitar 44.000 anggota. Maka dari itu kami mencoba menyampaikan suara dan harapan dari anggota, bahwa putusan kepailitan itu sejauh mungkin melindungi hak-hak anggota selaku penyimpan," katanya,

Agus mengatakan, pihaknya kirim surat untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh Mahkamah Agung.

Agus lalu  dapat laporan dari perwakilan anggota dari KSP Intidana Semarang, jika pengurus akan mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

"Selama itu dalam koridor sistem hukum, untuk mencari keadilan, kami tidak bisa menghalangi. Ituu adalah hak dari para pencari keadilan untuk mendapat perlindungan hukum," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM sedang menyelesaikan permasalahan sejumlah koperasi bermasalah. 

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, pihaknya menangani delapan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) besar yang bermasalah.

Total nilai kerugian masyarakat yang ditimbulkan dari KSPP bermasalah mencapai Rp26 triliun.

"KemenKopUKM sedang menangani delapan KSP bermasalah dengan total kerugian mencapai Rp26 triliun," kata MenKopUKM Teten Masduki.

Hal itu disampaikan Teten dalam pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan (Rakortekcan) Bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan Tahun 2022 di Bali, Senin (20/6/2022).

Permasalahan tersebut muncul lantaran sejumlah pengelola KSP masih memiliki pola berfikir lemah.

Hal tersebut ditandai dengan minimnya pemanfaatan teknologi canggih demi mengembangkan bisnis.

"Masih banyak koperasi jadul, mindsetnya masih lemah. Saya kira perlu reforma, bagaimana transformasi koperasi dengan mengadopsi teknologi digital," kata dia.

Kementerian memudian membentuk Satgas untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Satgas bertugas untuk memastikan delapan koperasi bermasalah menjalankan putusan PKPU.

"Jika masalah ini tidak diatasi, bisa menjadi bom waktu," kata dia.

Selain bentuk Satgas, pihaknya juga mendorong dilakukannya revisi Undang-Undang (UU) Perkoperasian dalam waktu dekat.

Hal tersebut bertujuan untuk perkuat pengawasan dan tata kelola KSP.

Sebelumnya diberitakan, terjadi tangkap tangan yang dilakukan di dua wilayah yakni, Jakarta dan Semarang.

Selain mengamankan sejumlah orang, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang. Karena perbuatannya,

KPK menyangka Dimyati dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved