11 Poin Penolakan Pemprov Sulsel Perpanjangan Kontrak Karya PT Vale

Andi Bakti Haruni menyebut, pertama, PT Vale telah bekerja di Sulsel selama 54 tahun.

Penulis: Kaswadi Anwar | Editor: Saldy Irawan
DOK PRIBADI
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel, Andi Bakti Haruni  dalam Dialog Publik Kontroversi Perpanjangan Izin Tambang PT Vale di Aula Lantai 2 Rektorat Universitas Hasanuddin (Unhas), Jumat (23/9/2022).   

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menolak perpanjangan kontrak karya PT Vale Tbk (INCO).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel, Andi Bakti Haruni membeberkan ada 11 poin jadi catatan penolakan Pemprov Sulsel.

Hal ini disampaikan dalam Dialog Publik Kontroversi Perpanjangan Izin Tambang PT Vale di Aula Lantai 2 Rektorat Universitas Hasanuddin (Unhas), Jumat (23/9/2022).

Andi Bakti Haruni menyebut, pertama, PT Vale telah bekerja di Sulsel selama 54 tahun.

Ada 118 ribu hektar untuk tiga provinsi, Sulsel, Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk dikelola.

Di Sulsel ada 70 ribu hektar untuk dikelola, tapi hanya 7 ribu yang dikelola oleh PT Vale.

"Artinya dia (PT Vale) tidurkan kita punya potensi. Padahal kalau itu dikelola oleh orang lain, itu berpeluang besar," katanya.

Kedua, sebutnya, terjadi cedera janji. Dalam kontrak karya PT Vale wajib membangun smelter di wilayah Bahadopi dan Mattarappe senilai 4 U$$ miliar.

Sulsel bersyukur telah dibangun, akan tetapi untuk di Sultra dan Sulteng belum. Padahal itu bagian dari kontrak karya, itu tidak dilakukan.

"Nilainya 4 miliar dollar dan itu belum dilaksanakan, padahal sudah mau berakhir kontrak karya. Katanya sudah ikat kontrak dengan Cina, tapi kapan di bangun," ujarnya.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved