Mahasiswa Pinrang Minta KPK Segera Periksa Andi Irwan Hamid dan Andi Aslam Patonangi

Mahasiswa meminta KPK turun memeriksa Bupati Pinrang Andi Irwan Hamid terkait penggunaan APBD tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021.

Tribun Pinrang
Bupati Pinrang Irwan Hamid menghadiri kegiatan Pendidikan dan Pelatihan peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Koperasi dalam Membangun Bisnis Modern di MS Hotel, Kamis (4/8/2022). 

TRIBUN-TIMUR.COM - Aliansi Mahasiswa Pinrang se-Jabodetabek menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (22/9/2022).

Mahasiswa meminta KPK turun memeriksa Bupati Pinrang Andi Irwan Hamid terkait penggunaan APBD tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021.

Selain itu mereka juga meminta KPK periksa mantan Bupati Pinrang Andi Aslam Patonangi terkait pengalihan lahan dari pasar rakyat ke rumah sakit di Desa Bungi, Kecamatan Duampanua.

Jenderal Lapangan, Khaidir dalam orasinya mengatakan praktek-praktek korupsi di Pinrang sudah merajalela hingga menjadi budaya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Saya sangat berharap komitmen Ketua KPK Firli Bahuri dengan visi dan misi KPK dan masyarakat dalam menurunkan angka korupsi atau mengatasi segala bentuk korupsi yang senantiasa berkembang serta penindakan terhadap pelaku korupsi akan dilaksanakan KPK secara proporsional dan akuntabel demi kepentingan umum untuk mewujudkan indonesia berkekuatan ekonomi terbesar pada tahun 2045," ucapnya via rilis, Kamis (22/9/2022) malam.

Ia menambahkan bahwa, supremasi hukum di Pinrang lemah sebab masih banyak ketimpangan sampai pada kemandekan kasus-kasus korupsi yang ada di tubuh penegak hukum.

Seperti penguasaan aset tetap gedung Mall Pinrang tidak sesuai ketentuan, nilai penyertaan modal pada PD Karya belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Termasuk penyelenggaraan bantuan operasional sekolah realisasi belanja melebihi anggaran sebesar Rp 1.670.427.971, belanja penyelenggaraan pendidikan gratis tidak sesuai ketentuan.

Serta dugaan korupsi aset daerah yang dikelola perusahaan daerah PD Karya Pinrang diantaranya, persawahan Pemkab yang terletak di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa, Pinrang seluas 50 Ha dan masih banyak lagi.

"Kami berharap KPK turun langsung untuk melakukan audit investigasi di kabupaten pinrang sesuai pengaduan yang kami sampaikan dan beberapa data yang kami ajukan, saya kira itu sudah memenuhi syarat untuk ditindak lanjuti . jika tidak diproses sesuai mekanisme hukum maka kami akan aksi susulan lagi," tegas Khaidir.

Adapun Tuntutan Aliansi sebagai berikut:

1. Periksa Bupati Pinrang terkait penggunaan APBD tahun anggaran 2019, 2020, 2021.

2. Periksa Mantan Bupati Pinrang Andi Aslam Patonangi terkait pengalihan lahan dari Pasar Rakyat ke Rumah Sakit di Desa Bungi, Kecamatan Duampanua.

Sumber: Tribun Timur
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved