Pemilu 2024

Dua Jenis Pelanggaran Pemilu yang Ditekankan Bawaslu Enrekang, Politik Uang dan Netralitas PNS

Uli Nuha mengajak seluruh mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pengawasan pencegahan politik uang dan pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri

Penulis: Erlan Saputra | Editor: Muh. Irham
Tribun Enrekang/Erlan Saputra
Ketua Bawaslu Enrekang Uli Nuha saat memberikan arahan ke mahasiswa baru Unimen, Rabu (21/9/2022). Bawaslu Enrekang menyebut ada dua jenis pelanggaran Pemilu yang sering terjadi yakni, politik uang dan pelanggaran netralitas ASN atau PNS serta TNI dan Polri 

ENREKANG, TRIBUN-TIMUR.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Enrekang melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dalam menyambut Pemilu 2024.

Kegiatan yang melibatkan ratusan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Enrekang (Unimen) itu berlangsung di Aula Kampus II Universitas Muhammadiyah Enrekang (Unimen), Jl Buttu Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Rabu (21/9/2022).

Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Enrekang, Uli Nuha mengajak seluruh mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pengawasan pencegahan terjadinya politik uang dan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, maupun kepala desa.

"Kalau pun kita sudah cegah, tetapi masih ada yang melakukan pelanggaran maka kewajiban kita untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu dengan melampirkan bukti-bukti dan saksi atau kalau tidak berani melapor langsung, maka hubungi pengawas pemilu terdekat untuk kemudian dilakukan proses investigasi," kata Uli Nuha.

Uli Nuha menyatakan, suara generasi muda atau pelajar sebagai pemilih diharapkan tidak ditukar dengan uang demi kepentingan politik.

Mereka harus mampu turut andil mengawasi berlangsungnya pesta demokrasi ini agar melahirkan pemilu yang damai dan bermanfaat.

"Adik-adik ini adalah pemilih milenial, maka mari kita jaga kesucian kita untuk tidak ikut dalam praktik-praktik politik uang. Jangan pernah gadaikan hak pilih kalian hanya dengan uang yang tentunya akan berdampak selama lima tahun," pungkas dia.(*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved