Hakim Vonis Bebas Terdakwa Pembebasan Lahan Bandara Buntu Kunik, Format Minta KY Turun Tangan

Sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut berlangsung di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis, 8 September 2022 belum lama ini.

Penulis: Freedy Samuel Tuerah | Editor: Saldy Irawan
NTMC POLRI
Ilustrasi tersangka kasus korupsi. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar Ni Putu Sri Indrayani memberikan putusan vonis bebas kepada mantan Sekertaris Daerah Kabupaten Tana Toraja Enos Karoma dan mantan Camat Mengkendek Ruben Rombe 

TRIBUN-TIMUR.COM, TORAJA - Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar Ni Putu Sri Indrayani memberikan putusan vonis bebas kepada mantan Sekertaris Daerah Kabupaten Tana Toraja Enos Karoma dan mantan Camat Mengkendek Ruben Rombe

Diketahui keduanya adalah terdakwa kasus korupsi pembebasan lahan bandara Buntu Kunik Tana Toraja.

Sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut berlangsung di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis, 8 September 2022 belum lama ini.

Para tersangka didakwakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999. Sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan total kerugian negara sebesar Rp Rp7.369.425.158.

Terkait dengan hal tersebut, Ketua Forum Mahasiswa Toraja (FORMAT) Heriadi mengatakan, Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) agar berlaku aktif dalam mengevaluasi prilaku-prilaku hakim yang kerap memberi vonis bebas kepada para pelaku korupsi dengan mencermati pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusannya. Minggu (18/9/2022)

Ketua Format priode tahun 2021-2022 ini mengatakan untuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar mengajukan upaya kasasi terhadap vonis bebas para terdakwa.

"Jaksa penuntun umum jangan ragu dalam mengajukan kasasi" tegasnya

"Kami harap, Badan pengawas Mahkamah Agung agar mengevaluasi hakim-hakim yang nakal," ujarnya

Heri juga meminta kepada Komisi Yudisial (KY) agar secara masif memantau kinerja hakim dan tidak memberi ruang kepada hakim untuk menyimpang.

"Tolong, untuk Komisi Yudisial (KY) berperan aktif dalam memantau kinerja hakim" katanya.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved