Pengamat Kebijakan Publik Unhas Soroti Usulan Kenaikan Tarif Taksi Online Capai 100 persen

Rizal Fauzi menyoroti tarif angkutan sewa khusus yang diusulkan oleh Dinas Perhubungan dinilai tidak proporsional, capai 100 persen

Penulis: Rudi Salam | Editor: Waode Nurmin
Kompas.com
Ilustrasi taksi online. Wacana kenaikan tarif taksi online oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dinilai perlu dikaji ulang. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wacana kenaikan Tarif Taksi Online oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mendapatkan tanggapan berbagai pihak.

Salah satunya Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Rizal Fauzi.

Rizal Fauzi mengatakan, hasil kajian harus menjadi dasar penetapan tarif agar tidak merugikan pihak-pihak terkait.

"Saat ini ada kondisi dimana harga BBM naik, maka perlu kenaikan juga pada sektor-sektor yang berpengaruh. Terkait besarannya, harus ada kajian dan perhitungan yang jelas agar kenaikan tarif tidak merugikan pengemudi, aplikator, mau pun masyarakat," kata Rizal, via rilis, Sabtu (17/0/2022).

Menurut Rizal, di Sulsel sendiri kenaikan tarif angkutan sewa khusus (roda empat) tengah dibahas stakeholder terkait.

Rizal melanjutkan, yang menjadi perhatian di Sulsel saat ini yakni tarif angkutan sewa khusus yang diusulkan oleh Dinas Perhubungan dinilai tidak proporsional, pasalnya besar kenaikan tarif mencapai 100 persen.

"Kalau mau proporsional, kenaikan tarif ini harus ada batasannya, BBM ini kan naiknya kisaran 20 persen, seharusnya jika ada kenaikan pada barang dan jasa yang dipengaruhi oleh BBM, tidak boleh lebih dari 20 persen," jelas Rizal.

Rizal memaparkan, BBM merupakan salah satu dari sekian banyak komponen operasional sebuah kendaraan.

Untuk menyesuaikan dengan kenaikan harga BBM saat ini, kata dia, kenaikan tarif transportasi online seharusnya di kisaran 10-15 persen.

Rizal juga menambahkan pemerintah harusnya tidak hanya fokus pada kenaikan tarif, tapi juga memerhatikan hal-hal lain yang membuat masyarakat nyaman.

Sebab, dalam kajian Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) salah satu alasan mengapa masyarakat mau membayar jasa lebih mahal adalah kualitas pelayanan yang baik.

"Beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah, di antaranya pengawasan terhadap kualitas kendaraan, kesesuaian identitas pengemudi dengan kendaraan untuk menjamin rasa aman penumpang, selain itu ada SIM khusus yang dibayar pengemudi setiap tahun dan menjadi bagian dari PAD Provinsi Sulawesi Selatan,” katanya.

“Harusnya itu yang didorong, pemerintah jangan hanya sekadar mengurusi soal tarif, tetapi harus memastikan bagaimana transportasi berbasis online ini mampu memberikan layanan berkualitas," tutup Rizal.

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved