Mengenal Pam Swakarsa, Dihidupkan Duo Kapolri, Kaitan dengan Batalyon 120 Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Kita sangat setuju dengan gagasan Kapolri Jenderal Idham Azis membentuk dan melestarikan Pasukan Pengamanan Masyarakat atau Pam Swakarsa, 5 Agustus 2020 silam.

Seperti Pecalang di Pulau Bali, melembagakan inisiatif warga untuk mengamankan lingkungan sekitarnya adalah gagasan mulia. Ini tertuang dalam PerKapolri soal Pam Swakarsa No 4 Tahun 2020.

Itulah kenapa Jenderal Listyo Sigit Prabowo, juga ingin melanjutkan gagasan seniornya, Idham Aziz ini, kala ‘ujian akhir’ fit and proper test calon Kapolri di Komisi III DPR-RI, 20 Januari 2021 lalu.

Namun, setelah dua tahun diujicoba polisi Indonesia, tepatnya Minggu (12/9/2022), gagasan mulia itu menuai ujian sesungguhnya.

Dini hari, di Kota Makassar, tim Satuan Sabhara Polda Sulsel, menggerebek sebuah markas "Pam Swakarsa" di rumah toko di Jl Korban 40 Ribu Jiwa, Wala-Walayya, Tello, Kota Makassar.

Markas itu adalah sekretariat Batalyon 120.

Ya, semacam ormas pemuda bentukan otoritas kota, polrestabes dan dapat restu dari Kapolda Sulsel Irjen Nana Sujana, di Lapangan kota Karebosi, 13 Maret 2022 lalu.

Warga sekitar ikut riang dengan aksi polisi itu. Pasalnya, beberapa bulan terakhir, ruas bahu, badan dan akses jalan depan rumah warga jadi area parkir puluhan motor anggota Batalyon “sipil’ 120 itu.

Padahal ruas jalan ‘kecamatan’ itu adalah salah satu akses utama kawasan urban padat utara kota berpenduduk 2,0 juta jiwa ini.

Dari dalam ruko baru itu, polisi mengamankan 164 anak "busur" panah, 6 parang, senjata rakitan Papporo, 20 unit sepeda motor, dan belasan botol minuman beralkohol.

Polisi juga manahan 48 remaja ABG, usia antara usia 14 hingga 18 tahun. Mereka terdiri 45 pria dan 3 wanita.

Sekadar diketahui, sekitar 75 persen remaja tawanan polisi itu bukan ber-KTP Kota Makassar melainkan dari dua kabupaten urban tetangga; Maros dan Gowa.

Setelah penggerebekan, personel satuan Sabara Polda menyerahkan para itu kepada polisi sektor Tallo.

Pencopotan Iptu Faizal dari jabatan Kanit Reskrim Polsek Tallo usai mengusut penggerebekan markas Batalyon 120 dikarenakan beberapa hal.

“Kanit tersebut sudah beberapa kali melakukan hal-hal yang tidak pantas dalam hal penanganan perkara,” kata Kapolrestabes Makassar Kombes Budhi Haryanto saat dikonfirmasi, Senin (12/9/2022).

Kemudian, lanjut Budhi, ada sebuah perkara yang seharusnya ditempuh di jalur restorative justice (RJ). Namun Iptu Faizal dituding mempersulit.

“Ada perkara yang sudah damai antara pelapor dan terlapor dan harusnya bisa diterapkan RJ namun Kanit tersebut mempersulit,” tambah Budhi.

Sementara terkait penggrebekan di sekretariat Batalyon 120 Makassar di Jalan Korban 40 Ribu Jiwa, Minggu (12/9) kemarin, Iptu Faizal tidak datang ke lokasi tersebut untuk melakukan pengecekan.

“Terkait masalah penemuan busur di sekretariat Batalyon 120, harusnya Kanit cek kebenaran dengan datang ke TKP untuk mengetahui kebenarannya namun tidak dilakukan yang bersangkutan,” jelas Budhi.

“Supaya perkara tersebut tidak liar dan bisa ditangani secara profesional, makanya kami ganti,” sambung perwira polisi 3 melati ini.

Usai dicopot dari jabatan Kanit Reskrim Polsek Tallo, Iptu Faizal dipanggil ke Mapolrestabes Makassar, Senin, 12 September 2022.

Pencopotan Iptu Faizal diduga dipicu penggerebekan terhadap markas Batalayon 120. Dalam penggerebekan itu, Barang-barang itu ditemukan di Sekret batalyon 120 di Jl Korban 40.000 jiwa No 30 Makassar.

Terbentuk atas inisiasi Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Budhi Haryanto dan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Pada lauching itu, juga hadir Kapolda Sulsel, Irjen Pol Nana Sudjana.

Tentang Pam Swakarsa

Pasal 3

(4) Pam Swakarsa yang berasal dari pranata sosial/kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:

a. Pecalang di Bali;

b. Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;

c. Siswa Bhayangkara; dan

d. Mahasiswa Bhayangkara.

Dihidupkan Duo Kapolri

Pada Januari 2021 lalu, Jenderal Listyo Sigit Prabowo berencana menghidupkan kembali Pasukan Pengamanan Masyarakat (Pam) Swakarsa.

Rencana Listyo Sigit Prabowo menuai kritik dari berbagai pihak.

Salah satu yang mengkritik ialah Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras). Mereka menilai upaya menghidupkan kembali Pam Swakarsa akan mengembalikan Indonesia ke era Orde Baru yang otoriter.

Penyebabnya, Pam Swakarsa identik dengan sekumpulan masyarakat sipil bersenjata tajam yang dibentuk untuk membendung aksi mahasiswa sekaligus mendukung Sidang Istimewa (SI) MPR pada 1998.

Wacana dihidupkannya kembali Pam Swakarsa juga termaktub di dalam Peraturan Polri No. 4 Tahun 2020.

Dalam aturan itu, Pam Swakarsa terdiri dari petugas satuan pengaman (Satpam) dan satuan keamanan lingkungan (Satkamling) di lingkup masyarakat.

Dengan pembentukan Pam Swakarsa, negara berencana merekrut masyarakat sipil di lingkungan kawasan, permukiman, hingga perkantoran untuk meningkatkan kesadaran dan ketertiban masyarakat, khususnya di masa pandemi virus corona.

Kompas.com merangkum sejarah terbentuk hingga jejak terakhir Pam Swakarsa muncul dalam pemberitaan. Berikut paparannya:

Sejarah terbentuknya Pam Swakarsa

Harian Kompas, 12 November 1998, memberitakan, Pam Swakarsa saat itu merupakan bentuk pengamanan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengamankan lingkungan masing-masing.

Pembentukan Pam Swakarsa bebarengan dengan akan diadakannya Sidang Istimewa (SI) MPR 1998.

Panglima ABRI kala itu, Jenderal TNI Wiranto, menyatakan, kehadiran Pam Swakarsa dibutuhkan untuk mengamankan SI MPR dari pihak-pihak yang ingin menggagalkannya.

Namun, dalam perjalanannya, konflik berdarah antara Pam Swakarsa dengan mahasiswa dan kelompok masyarakat tak bisa dihindarkan.

Sejumlah anggota Pam Swakarsa mengaku telah diajak seseorang yang tak mereka kenal.

Heru, misalnya, keterlibatannya dimulai suatu siang hari ketika hendak beristirahat.
"Ternyata ada ramai-ramai dikasih nasi bungkus untuk makan siang. Kemudian disuruh mendaftar," kata dia.

Dari pendaftaran tersebut, Heru dimasukkan dalam satu kelompok terdiri 40 orang yang dikoordinir oleh Edi.

Edi-lah yang menentukan kelompok tersebut harus ke mana tiap harinya.

Dari serangkaian petunjuk yang diterimanya, Heru dan kawan-kawannya bertugas menahan aksi mahasiswa.

Kalau ada demonstrasi mahasiswa, kita diminta menahan mereka.

Pesannya, kita tidak boleh marah dan jangan emosi. Pokoknya cuma menjaga mahasiswa," jelas Heru.

Dengan ikut menjadi anggota Pam Swakarsa, ia mengaku memperoleh uang saku Rp 10.000 per hari.

Sementara, Jeleng Simanjuntak, warga Bogor yang berjualan minuman di pelataran Masjid Istiqlal mengaku diminta untuk mencari massa yang bersedia ikut Pam Swakarsa.

Ia pun tak mengenali orang yang menyuruhnya itu.

Anggota Pam Swakarsa yang jumlahnya ribuan itu terlihat bermarkas di kawasan Istora Senayan.

Mereka umumnya menginap di sebuah masjid sekitar Senayan.

Di antara kelompok yang ikut menyumbang massa Pam Swakarsa saat itu adalah Forum Umat Islam Penegak Keadilan dan Konstitusi (Furkon).

Mereka bahkan menyumbangkan puluhan ribu massa untuk menghadapi kelompok penentang SI.

"Kami dengan rela akan membubarkan diri dan tidur nyenyak kalau pihak-pihak yang anti-SI juga mundur, kami akan mundur dari jalan-jalan. Tetapi kalau mereka tetap ada di jalan-jalan, kami akan tetap bertahan," kata Ketua Furkon Komaruddin Rachmat.

Pam Swakarsa pun dengan sendirinya bubar dan terdengar lagi aktivitasnya seiring dengan usainya transisi politik dari era Orde Baru ke era reformasi.(TribunTimur.com/Kompas.com)