Pemkot Makassar

Ojol Day Setiap Selasa, Pegawai Dilarang Masuk Kantor Jika Ketahuan Pakai Kendaraan Pribadi

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah mengeluarkan surat edaran penggunaan ojek online lingkup pegawai Pemkot Makassar.

Penulis: Siti Aminah | Editor: Sukmawati Ibrahim
Ojol Day Setiap Selasa, Pegawai Dilarang Masuk Kantor Jika Ketahuan Pakai Kendaraan Pribadi
BKPSDMD Pemkot Makassar
Edaran Wali Kota Makassar terkait penggunaan jasa transportasi online lingkup pegawai Pemkot dan BUMD. Diketahui, Ojol Day menjadi salah satu program kerja Danny Pomanto dan Fatmawati Rusdi saat terpilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.  

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah mengeluarkan surat edaran penggunaan ojek online lingkup pegawai Pemkot Makassar.

Edaran bernomor 551/337/S.Edar/BKPSDMD/IX/ Makassar dikeluarkan pada Kamis (15/9/2022) kemarin.

Diketahui, Ojol Day menjadi salah satu program kerja Danny Pomanto dan Fatmawati Rusdi saat terpilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.

Selain itu, program ini diterapkan seiring dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Salah satu tujuannya untuk mensejahterakan pengemudi ojol hingga pengendalian inflasi dan pengurangan penggunaan BBM.

Asisten II Pemkot Makassar, Rusmayani Madjid mengatakan, selain pegawai Pemkot (ASN dan non ASN), Ojol Day juga berlaku bagi pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkot Makassar.

"Kebijakan ini berlaku tiap hari Selasa, mulai pekan depan baik berangkat, pulang, maupun urusan perihal operasional lainnya," ucapnya Jumat (16/9/2022).

Karana itu, semua pegawai Pemkot dan BUMD wajib menginstal aplikasi penyedia jasa transportasi di handphone masing-masing.

Masing-masing harus mengirim bukti penggunaan ojol dengan melakukan swafoto selfie bersama ojol dengan memperlihatkan atribut seperti jaket atau id card.

Bukti tersebut wajib dikirim ke atasan atau ke kepegawian.

Lanjut Rusmayani Madjid, pegawai yang tidak taat dengan kebijakan tersebut tidak diperbolehkan masuk kantor.

Mereka juga tidak dibolehkan memarkir kendaraan di Kantor Balai Kota.

Nanti akan ada Satpol PP yang berjaga di pintu masuk Balai Kota untuk mengecek satu persatu pegawai tersebut.

"Diperiksa oleh Satpol PP di pintu masuk, bukti penggunaan ojol juga harus dikirim ke pimpinan atau kepegawian," tuturnya.

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved