Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas, Wuling Kumala: Kami Fokus Siapkan Supply

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wuling Kumala menyambut baik kebijakan mobil listrik jadi kendaraan dinas pemerintah.

General Marketing Kumala Group, Ivan Pudya Sumanta mengatakan, sebagai dealership pihaknya mendukung kebijakan Presiden RI Joko Widodo ini.

“Kami fokus untuk mempersiapkan supply dari kendaraan listrik ini,” kata Ivan saat dihubungi Tribun-Timur.com, Jumat (16/9/2022).

Ivan menjelaskan, Wuling Kumala bakal bekerjasama dengan ATPM agar bisa menghadirkan kendaraan listrik berbasis baterai ini dalam waktu yang singkat.

Hal itu dilakukan mengingat permintaan yang tinggi dan didukung oleh kebijakan pemerintah.

“Kami juga bakal memastikan kendaraan terdelivery dengan baik ke seluruh customer,” jelas Ivan.

Selain itu, Wuling Kumala juga bakal membantu customer dengan beradaptasi ke mobil listrik.

Bantuan tersebut dengan menyediakan informasi terkait mobil listrik yang memudahkan customer.

Tak sampai di situ, Wuling Kumala pun bekerjasama dengan instansi terkait seperti PLN.

Kerjasama itu dilakukan untuk mengedukasi bersama terkait kendaraan listrik berbasis baterai ini.

“Saya optimis dengan hadirnya Wuling air EV di Sulawesi, dapat membawa perubahan positif dalam mendukung transformasi industri otomotif di Sulawesi khususnya,” tutur Ivan.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022.

Inpres tersebut entang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbsis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Di dalamnya, diminta kendaraan dinas pemerintahan, baik pusat maupun daerah mulai menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas, mulai 13 September 2022.

Aturan itu sejalan dengan percepatan pelaksanaan program penggunaan atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau yang memiliki slogan KBLBB untuk mencapai zero net emission di Indonesia pada 2060.