Tanggapan Bambang Haryo Soal Penghapusan Listrik 450 VA

Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan soal wacana Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran DPR RI akan menghilangkan listrik 450 VA.

DOK PRIBADI
Pemerhati Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono. Ia merespon soal wacana pemerintah bersama dengan Badan Anggaran DPR RI akan menghilangkan listrik 450 VA. Kemudian diganti dengan listrik 900 VA. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan soal wacana Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran DPR RI akan menghilangkan listrik 450 VA. Kemudian diganti dengan listrik 900 VA.

Hal ini mendapat respon berbagai pihak, salah satunya Pemerhati Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono.

Ia menilai hal ini akan menyusahkan rakyat Indonesia.

Diketahui, pengalihan Subsidi Listrik untuk warga kurang mampu ini diinisiasi oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI.

"Saya harap pemerintah mempunyai kebijakan untuk bisa mendorong masyarakatnya untuk melakukan penghematan energi dengan penggunaan listrik yang lebih rendah. Karena pembangkit listrik di Indonesia 70 persen menggunakan Batubara, sedangkan cadangan Batubara kita sudah mulai menipis karena terlalu banyak Batubara yang di ekspor maupun yang kita gunakan sendiri untuk listrik. Dimana saat ini cadangan Batubara kita tinggal tersisa 20 tahun lagi," kata Bambang Haryo via rilis ke Tribun-Timur.com, Kamis (15/9/2022).

Anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini mengatakan, wacana penghapusan listrik 450 VA juga akan menyengsarakan masyarakat bawah.

Dimana, jumlahnya sekira 24juta pelanggan (keluarga).

"Dari hasil pembicaraan dengan masyarakat pengguna 450 VA, mereka malah menginginkan untuk bisa diturunkan lagi di kelompok 220 VA seperti yang diberlakukan pada jaman ordebaru, karena saat ini semua peralatan elektronik baik lampu, televisi, kipas angin dan lain lain watt nya sangat rendah dan efisien yang tujuannya untuk penghematan energi tetapi mempunyai kemampuan penerangan yang sangat kuat," ungkapnya.

Alumni ITS Sepuluh Nopember Surabaya menilai, wacana penghapusan listrik ini untuk mendorong masyarakat menggunakan daya listrik lebih besar.

"Program 35.000 megawatt inilah yang mengakibatkan produk listrik kita over supply lebih dari 50 persen yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini," katanya.

Seharusnya, lanjut dia, pemerintah juga perlu mendorong PT PLN untuk melakukan efisiensi agar tidak membebani masyarakat dengan tarif tinggi.

"Harusnya wacana perubahan penggunaan daya listrik 450 VA ke 900 VA yang tujuannya untuk menguntungkan PT PLN dan mitra swastanya akibat kebijakan pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt yang kurang penggunaannya, harus dibatalkan agar tidak menyusahkan masyarakat Indonesia yang saat ini sedang kesulitan ekonomi akibat pandemi dan kebijakan kenaikan harga BBM," pungkasnya. (*)

 

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved