Komisi D DPRD Sulsel RDP Bahas Dugaan Pelanggaran Penambang PT PDS di Luwu Timur Bersama 17 Instansi

Rapat dipimpin Ketua Komisi D Andi Rachmatika Dewi bersama dua wakilnya Azhar Arsyad dan Jhon Rende Mangontan.

Penulis: Wahyudin Tamrin | Editor: Saldy Irawan
DOK PRIBADI
Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi D Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) di lantai 9 gedung Tower DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Kamis (15/9/2022). Agenda pembahasan RDP itu terkait pencemaran lingkungan di Kabupaten Luwu Timur akibat penambangan yang dilakukan PT Panca Digital Solution (PDS) serta penggunaan aset pemerintah yaitu Pelabuhan Waru-waru Malili yang tidak sesuai prosedur. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi D Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di lantai 9 gedung Tower DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Kamis (15/9/2022).

Agenda pembahasan RDP itu terkait pencemaran lingkungan di Kabupaten Luwu Timur akibat penambangan yang dilakukan PT Panca Digital Solution (PDS) serta penggunaan aset pemerintah yaitu Pelabuhan Waru-waru Malili yang tidak sesuai prosedur.

Rapat dipimpin Ketua Komisi D Andi Rachmatika Dewi bersama dua wakilnya Azhar Arsyad dan Jhon Rende Mangontan.

RDP itu juga turut mengundang berbagai pihak terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Diantaranya perwakilan Gubernur Sulsel, Bupati Luwu Timur, Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) LHK Wilayah Sulawesi, DPRD Luwu Timur, Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulsel.

Dinas Energi  dan Sumber Daya Mineral Sulsel, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Sulsel, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Malili, Inspektur Tambang Sulsel.

Direktur Utama PT Panca Digital Solution (PDS), Aliansi Rakyat Miskin Lingkar Tambang, Batara Guru Rescue and Response Indonesia, Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Luwu Timur, Komite Jaringan Aktivis Mahasiswa (Kejam), Koalisi Pemerhati Tambanga Luwu Timur, dan Tenaga Ahli Komisi D DPRD Sulsel.

Mengawali RDP, perwakilan aliansi masyarakat Luwu Timur menjelaskan pokok permasalahan yang dihadapi kabupaten beribukota Malili itu.

Kehadiran masyarakat Luwu Timur untuk meminta kejelasan mengenai perusahaan tambang yakni PT PDS dianggap serta merta melewati jalan nasional tidak sesuai aturan dan juga terkait penggunaan pelabuhan umum.

Koordinator Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Sulsel Sultan mengatakan tindakan yang dilakukan oleh PT PDS diduga melanggar tindak pidana yang merugikan negara.

“Apa yang dilakukan PT PDS sangatlah tidak sesuai dengan apa yang ada dalam dokumen IUP PT PDS,” kata Sultan.

Menurutnya, PDS memiliki banyak kekurangannya dalam menjalankan aktivitasnya termasuk RKAB 2022.

Hal tersebut kata dia, masih harus dipertanyakan apakah sudah ada persetujuan CPI sumber daya dan cadangan kemudian kepastian material yang di tambang.

Sebab, secara aktual di lapangan yang ditambang adalah zona saprolit yang memiliki kandungan Ni 1.7 persen up.

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved