Opini Abdul Rauf Tera

Reformasi Birokrasi-Imigrasi di Persimpangan Makna

Indonesia adalah bangsa raksasa. Sulit menemukan tandingannya. Hampir semua hajat kebutuhan manusia di bumi, ada di Indonesia.

DOK PRIBADI
Abdul Rauf Tera - Ketua Umum Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional (KAPTEN) INDONESIA) 

Reformasi Birokrasi-Imigrasi di Persimpangan Makna

Oleh: Abdul Rauf Tera
Ketua Umum Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional (KAPTEN) INDONESIA)

TRIBUN-TIMUR.COM - Indonesia adalah bangsa raksasa. Sulit menemukan tandingannya. Hampir semua hajat kebutuhan manusia di bumi, ada di Indonesia.

Sumber Daya alam ( SDA ) melimpah bahkan kebanjiran hingga meluap ke negara tetangga sampai di ujung dunia. Negara maritim. Barat memperebutkannya. Diseganai di Asia. Terdiri atas 714 suku bangsa dan 1001 bahasa. Dijejeri 17 ribu pulau. Terbentang dari Sabang sampai merauke, Miangas hingga Pulau Rote. Kurang apa negriku?

Tujuh Puluh Tujuh tahun Indonesia mendeklarasikan diri merdeka dari penjajah. Namun terkesan dan patut dicurigai, penjajahan dalam konteks aplikatif kepemerintahan tetap saja berlansung rapi.

Itu tercermin pada mental pejabat. Masih banyak "rampok-rampok" berdasi. Permainan transaksional di bawah meja kian melambung. Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) hanya ada dalam judul-judul pencitraan. Proyek raksasa dikuasai kelompok dan group tertentu. Lapangan olahraga bukan ajang keluar keringat alias menyehatkan diri, tapi lebih kepada cerita siapa dapat apa.

Kue politik terus dibagi kepada sponsor-sponsor yang dikonsolidir sebelum suksesi. Pemilihan kepala desa hingga orang nomor satu di negeri ini semua sarat dengan kolaborasi ala penjual kue jajanan pagi. Ada tawar menawar hingga blocking harga. Demikian cerita transendental massif dan bersistem bahkan dari awal melangkah.

APBN Indonesia 2022 sebanyak Rp3.106 Triliun bukan angka kecil. Indoneaia berada di urutan ke-26 dari 193 negara di dunia, dengan jumlah penduduk 275 juta lebih.

Rata-rata pendapatan $130 juta, belanja $154 Juta, surplus $24 Juta, versi Kompasnia, artinya ada kebocoran pengelolaan APBN begitu fantastik, terbesar di Menhan RI, Rp134,7 Trilun, POLRI Rp111 Triliun, Kementerian PUPR Rp100, 6 Triliun, Kementerian Kesehatan Rp96,9 Triliun, Kementerian Sosial Rp78,3 Triliun, Kementerian Pendidikan Rp73 Triliun, Rp66,5 Triliun, Kementerian Keuangan Rp44 Triliun.

Inilah yang masuk 8 besar menghabiskan APBN Indonesia, dari 8 institusi ini harusnya nol problem karena memiliki pengendalian anggaran begitu besar.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved