Besok Mahasiswa Makassar Demo Besar-besaran soal Harga BBM, Titik Kumpul DPRD Sulsel, Waspada Macet!

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan harga BBM Bersubsidi belum usai.

Sejak Sabtu (3/9/2022), aksi demonstrasi terus bergemuruh di jalanan kota Makassar.

Setiap hari, puluhan massa dari berbagai kampus menuntut penurunan harga BBM bersubsidi.

Aksi besar-besaran kembali akan berlangsung pada Kamis (15/9/2022) besok.

Aliansi Mahasiswa Makassar memastikan turun ke jalan menolak kebijakan baru BBM bersubsidi.

Dari kampus masing-masing, aksi mahasiswa ini akan berpusat di Kantor DPRD Sulsel.

"Estimasi ada ribuan mahasiswa, karena ini seluruh mahasiswa se-Makassar akan turun," ujar Isal dari Serikat Mahasiswa Unhas kepada Tribun-Timur.com, Rabu (14/9/2022)

Dalam kajiannya, Aliansi Mahasiswa Makassar menilai ada banyak proyek yang tidak begitu penting didanai oleh APBN.

Diantaranya proyek Ibu Kota Negara ( IKN ) baru, kereta cepat Jakarta - Bandung serta beberapa proyek infrastruktur lainnya

Hal ini sangat disayangkan sebab masyarakat  ditengah proses pemulihan ekonomi pasca pandemi.

"Daripada BBM yang dikurangi subsidinya lebih baik Proyek - proyek tersebut saja yang di hentikan sementara , toh tidak memiliki urgensi yang jelas juga untuk pemulihan ekonomi rakyat," tulis Aliansi Mahasiswa Makassar dalam hasil kajiannya.

Sejalan dengan naiknya harga BBM, pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kebijakan ini pun menjadi pertanyaan dari mahasiswa Makassar.

" BLT dan BSU yang dianggap sebagai solusi atau alternatif ekonomi rakyat untuk menjaga daya beli masyarakat ditengah kenaikan BBM yang akan disusul kenaikan bahan pokok lainnya justru keliru , karena kenaikan bahan pokok itu tidak memiliki kepastian perihal sampai kapan akan bergulir bisa saja dampak kenaikan ini berkepanjangan," tulis hasil Kajian Aliansi Mahasiswa Makassar.

"BLT sifatnya sementara , bisa saja dua hari sudah habis . BLT dan BSU telah di salurkan pertanggal 12 september kemarin secara bertahap. Pemerintah pun sebenarnya tidak mengevaluasi program BLT ini yang telah dilaksankan di masa pandemi yang tidak efektif menyelesaikan krisis yang terjadi," sambungnya.