Kapolrestabes Makassar Bebaskan 48 Anggota Batalyon 120, Pengamat Hukum: Harus Cari Pemilik Sajamnya

Jenis senjata tajam ditemukan yakni 164 anak panah, sejumlah parang dan botol bekas minuman keras.

Penulis: Kaswadi Anwar | Editor: Saldy Irawan
DOK PRIBADI
Pakar Hukum sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Amir Ilyas   

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -  Tim Thunder Direktorat Samapta Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) mengamankan 48 orang beserta senjata tajam di Markas Batalyon 120 Makassar, Minggu (11/9/2022) dini hari.

Jenis senjata tajam ditemukan yakni 164 anak panah, sejumlah parang dan botol bekas minuman keras.

Batalyon 120 dikabarkan terbentuk atas inisiasi Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Budhi Haryanto dan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.

Kabarnya 48 orang  diamankan telah dilepas. Bagaimana sebenarnya aturan hukum terkait dibebaskannya 48 orang tersebut. Apakah masuk ranah restorative justice atau tidak?

Pakar hukum, Amir Ilyas, menjelaskan restorative justice  (RJ) berarti keadilan yang bersifat pemulihan. 

Apa yang dipulihkan, yaitu pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku.

Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. 

"Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya," jelasnya Senin (13/9/2022).

Makanya, kata dia, berbicara mengenai restorative justice itu selalu berhubungan dengan kejahatan yang ada korbannya, dan akibatnya tidak menimbulkan kerugian yang berat.

Misalnya pencurian, penganiayaan ringan. Kalau korban misalnya sepakat dengan pelaku untuk berdamai dan perkara itu masih di tingkat penyidikan maka bisa dihentikan melalui penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Ini diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Serta Surat Edaran Kapolri Nomor: 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Sementara, jika sudah di tingkat penuntutan, para pihak itu (pelaku dan korban) juga mau berdamai, bisa juga dihentikan penuntutannya.

Hal ini diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved