Antisipasi Perdagangan Orang, Pansus DPRD Sulsel Sosialisasikan Ranperda TPPO di Barru

BARRU, TRIBUN-TIMUR.COM - Saat ini pihak DPRD Sulsel telah menyiapkan payung hukum terhadap warga yang menjadi korban perdagangan orang. 

Peraturan daerah (Perda) tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tersebut sedang dipersiapkan para legislator Sulsel.

Saat ini Ranperda tersebut tengah disosialisasikan di Kabupaten Barru oleh Tim Pansus DPRD Sulsel, sebelum Ranperda TPPO ini ditingkatkan statusnya menjadi Perda.

Sosialisasi tersebut dilakukan oleh dua tim Pansus. Yang pertama tim Pansus mensosialisasikan Ranperda tentang TPPO, dan yang kedua Pansus mensoasialisasikan Kelembagaan perangkat daerah.

Kedatangan kedua tim Pansus DPRD Sulsel tersebut diterima oleh Sekda Barru, Abustan di ruang Barru Smart Informstion Center (Basic), Selasa (13/9/2022).

Pada kesempatan tersebut Abustan memperkenalkan potensi dan keberadaan Kabupaten Barru yang terdiri dari 55 desa/kelurahan dan 7 kecamatan. 

"Untuk mendukung lancarnya roda pemerintahan, perangkat daerah berdasarkan penggabungan usaran dan tipologynya dengan total 26 OPD dan 7 kecamatan," katanya.

"Kita sinergikan semua itu, untuk lancarnya roda pemerintahan di Kabupaten Barru," tambahnya.

Sementara Wakil Ketua Pansus Ranperda TPPO DPRD Sulsel, Hj Vera Firdas mengatakan tujuan penyusunan perda ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

"Masyarakat kita sekarang ini banyak yang menjadi korban perdagangan manusia," ujarnya. 

"Sehingga diperlukan regulasi yang tepat untuk melindungi mereka,” ujar Vera yang juga politisi Partai Golkar tersebut. 

Dengan lahirnya Perda tentang TPPO ini, maka nantinya masyarakat akan terlindungi dengan payung hukum yang jelas. 

Karena tidak jarang modus para pelaku dengan memberikan tawaran pekerjaan bagi calon korban, dan kemudian difanfaatkan.

Penerimaan Tim Pansus dewan ini juga dihadiri beberapa pimpinan OPD terkait.(*)