Pemilu 2024

Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Luwu Timur Ikut Pembinaan Penanganan Pelanggaran Pemilu

Pembinaan ini sebagai bentuk kesiapan Bawaslu Luwu Timur secara kelembagaan, mengawal seluruh tahapan Pemilu 2024.

Penulis: Ivan Ismar | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/IVAN ISMAR
Anggota Bawaslu Sulawesi Selatan Azry Yusuf (tengah) disela pembinaan penanganan pelanggaran pemilu di Kantor Bawaslu Luwu Timur, Jl Dr Sam Ratulangi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Jumat (9/9/2022). Pembinaan ini sebagai bentuk kesiapan Bawaslu Luwu Timur secara kelembagaan, mengawal seluruh tahapan Pemilu 2024. 

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Luwu Timur tidak mau membuat kesalahan dalam penanganan pelanggaran pemilu 2024.

Itu disampaikan Ketua Bawaslu Luwu Timur Rahman Atja pada pembinaan penanganan pelanggaran pemilu di Kantor Bawaslu Luwu Timur, Jl Dr Sam Ratulangi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Jumat (9/9/2022).

Rahman mengatakan pembinaan dilakukan untuk persiapan Pemilu 2024.

Juga untuk peningkatan kapasitas pegawai Bawaslu Luwu Timur

Rachman Atja mengatakan pembinaan ini sebagai bentuk kesiapan Bawaslu Luwu Timur secara kelembagaan, mengawal seluruh tahapan Pemilu 2024.

"Pembinaan penanganan pelanggaran ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mempersiapkan diri," katanya.

"Baik secara kelembagaan melakukan pengawasan pemilu serentak 2024," lanjutnya.

Anggota Bawaslu Sulawesi Selatan Azry Yusuf menekankan dalam melakukan penanganan pelanggaran, pengawas pemilu tidak boleh melakukan proses administrasi yang salah. 

Karena apapun yang dilakukan aparatur negara baik sipil, militer, maupun penegak hukum itu sendiri rohnya adalah administrasi.

"Dalam konteks pelaksanaan Undang-undang kita tidak boleh salah dari sisi prosedur tata cara," ungkapnya.

"Serta mekanisme karena melalui prosedur yang benar menandakan keseriusan kita melaksanakan pekerjaan," lanjutnya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sulsel ini menilai pelaksanaan administrasi ini mesti terkontrol dengan mekanisme yang sudah disiapkan negara sebagai negara hukum.

"Tunjukkan keseriusan melakukan pencegahan, tunjukkan sikap batin kita yang serius," ujarnya.

"Dalam melakukan penindakan dengan segala keterbatasan yang ada pada diri kita," imbuhnya.(*)

Sumber: Tribun Timur
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved