Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Perluas Lapangan Kerja, Pemerintah Upayakan Bangun Kawasan Industri

Airlangga Hartarto memberikan sambutan di acara Business Forum dan Pembukaan Rapat Kerja Nasional XXII HKI, Jumat (9/9/2022).

Editor: Content Writer
DOK MENKO AIRLANGGA
Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan di acara Business Forum dan Pembukaan Rapat Kerja Nasional XXII Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), Jumat (9/9/2022). 

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan sambutan di acara Business Forum dan Pembukaan Rapat Kerja Nasional XXII Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), Jumat (9/9/2022).

Upaya pembangunan kawasan industri yang terus berlanjut dan punya daya saing terus dilangsungkan oleh Pemerintah.

Untuk membantu pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan pekerjaan.

Kebijakan pengembangan industri ditujukan pada penekanan terhadap hilirisasi industri.

Digitalisasi sektor industri yang adaptif dengan teknologi terkini, penyiapan tenaga kerja yang handal.

Juga penciptaan industri yang mendukung rantai pasok yang kuat bersama UMKM, serta konsolidasi implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial selama Triwulan II 2022 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa.  

Dimana kelompok tersebut memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 56,55 persen.

Tidak hanya itu, proporsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap total PDB relatif stagnan dalam 20 tahun terakhir dan didominasi oleh Indonesia Barat.

Menko Airlangga menyebutkan bahwa ia menyadari adanya ketimpangan tersebut, Pemerintah terus mengadakan kebijakan utamanya dengan pembangunan kawasan strategis.

“Seperti Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dengan prioritas pengembangan di luar jawa,” ujar Menko Airlangga.

Pembangunan kawasan strategis dihadapkan pada isu kesesuaian tata ruang dan pertanahan dalam praktiknya.

Sehingga Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah diantaranya melalui terobosan penataan ruang dan pertanahan.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan turunannya.

Kebijakan Satu Peta (one map policy) dan penyelesaian ketidaksesuaian batas daerah, tata ruang dan kawasan hutan, kebijakan Bank Tanah, dan inovasi digital tata ruang menjadi upaya percepatan penataan ruang yang akurat dan akuntabel.

Menko Airlangga menuturkan manfaat UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya adalah memuat dan mengatur proses perizinan yang transparan.

Seperti mensederhanakan perizinan di sektor usaha, memberikan kepastian layanan dalam investasi, memudahkan UMKM untuk berusaha.

Juga meningkatkan jaminan hukum bagi usaha, serta menerapkan ultimum remedium yang optimal dalam kaitannya dengan sanksi.

“UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya juga memberikan andil bagi upaya Pemerintah dalam melakukan pencegahan korupsi di Indonesia,” tutur Menko Airlangga.

Pemerintah memiliki komitmen untuk terus melanjutkan Kebijakan Satu Peta dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021.

Mengenai Perubahan Atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

Peraturan Presiden ini menyokong penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, ataupun Izin atau Hak Atas Tanah sesuai dengan tujuan UU Cipta Kerja.

Pemerintah juga sementara menyokong pembangunan infrastruktur secara masif, termasuk di dalamnya pembangunan kawasan industri di berbagai daerah dan infrastruktur penunjangnya.

Hal tersebut memerlukan ketersediaan tanah yang besar.

Namun, tanah yang dimiliki Pemerintah terbatas dengan kondisi harga tanah yang cenderung alami peningkatan setiap tahunnya.

Hal tersebut menjadi alasan lahirnya pembentukan Bank Tanah sebagaimana telah ditetapkan.

Melalui PP 64/2021 tentang Badan Bank Tanah dan PP 124/2021 tentang Modal Badan Bank Tanah.

Bank Tanah menjadi hal yang penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional.

Dimana tanah menjadi instrumen utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan dalam rangka memperkuat pembangunan infrastruktur.

Termasuk di dalamnya pembangunan kawasan industri di berbagai daerah di Indonesia.

Menko Airlangga juga berharap bahwa kawasan-kawasan industri ini bisa menarik minat para investor.

Karena dapat menjadi bagian dari realisasi pembangunan dan penciptaan lapangan pekerjaan.

“Kami juga berharap dapat dibangun tempat pendidikan semacam vokasi yang tentunya diharapkan bisa mendorong penyerapan tenaga kerja di daerah sekitar kawasan industri,” pungkas Menko Airlangga.(adv/rerifaabdurahman).

 

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved