Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Perluas Lapangan Kerja, Pemerintah Upayakan Bangun Kawasan Industri

Airlangga Hartarto memberikan sambutan di acara Business Forum dan Pembukaan Rapat Kerja Nasional XXII HKI, Jumat (9/9/2022).

Editor: Content Writer
DOK MENKO AIRLANGGA
Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan di acara Business Forum dan Pembukaan Rapat Kerja Nasional XXII Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), Jumat (9/9/2022). 

Kebijakan Satu Peta (one map policy) dan penyelesaian ketidaksesuaian batas daerah, tata ruang dan kawasan hutan, kebijakan Bank Tanah, dan inovasi digital tata ruang menjadi upaya percepatan penataan ruang yang akurat dan akuntabel.

Menko Airlangga menuturkan manfaat UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya adalah memuat dan mengatur proses perizinan yang transparan.

Seperti mensederhanakan perizinan di sektor usaha, memberikan kepastian layanan dalam investasi, memudahkan UMKM untuk berusaha.

Juga meningkatkan jaminan hukum bagi usaha, serta menerapkan ultimum remedium yang optimal dalam kaitannya dengan sanksi.

“UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya juga memberikan andil bagi upaya Pemerintah dalam melakukan pencegahan korupsi di Indonesia,” tutur Menko Airlangga.

Pemerintah memiliki komitmen untuk terus melanjutkan Kebijakan Satu Peta dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021.

Mengenai Perubahan Atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

Peraturan Presiden ini menyokong penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, ataupun Izin atau Hak Atas Tanah sesuai dengan tujuan UU Cipta Kerja.

Pemerintah juga sementara menyokong pembangunan infrastruktur secara masif, termasuk di dalamnya pembangunan kawasan industri di berbagai daerah dan infrastruktur penunjangnya.

Hal tersebut memerlukan ketersediaan tanah yang besar.

Namun, tanah yang dimiliki Pemerintah terbatas dengan kondisi harga tanah yang cenderung alami peningkatan setiap tahunnya.

Hal tersebut menjadi alasan lahirnya pembentukan Bank Tanah sebagaimana telah ditetapkan.

Melalui PP 64/2021 tentang Badan Bank Tanah dan PP 124/2021 tentang Modal Badan Bank Tanah.

Bank Tanah menjadi hal yang penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional.

Halaman
123
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved