Dishub Tana Toraja Belum Keluarkan Tarif Baru Angkutan Pasca Kenaikan BBM, Begini Reaksi Sopir

Kenaikan harga BBM ini sangat berdampak pada berbagai sisi ekonomi masyarakat, terutama di bidang transportasi. 

Penulis: Kristiani Tandi Rani | Editor: Saldy Irawan
TRIBUN-TIMUR.COM/KRISTIANI TANDI RANI
Aktivitas di terminal Makale pasca kenaikan harga BBM,  Jumat (9/9/2022). 

TRIBUN-TIMUR.COM, TORAJA - Kenaikan haraga Bahan Bakar Minyak (BBM) resmi dikeluarkan oleh pemerintah pada Sabtu (3/9/2022). 


Kenaikan harga BBM ini sangat berdampak pada berbagai sisi ekonomi masyarakat, terutama di bidang transportasi. 

Namun, hingga Jumat (9/9/2022) belum ada ketetapan dari Dinas Perhubungan (Dishub) mengenai tarif kendaraan umum di Tana Toraja

Salah satu supir angkot jalur Makale-kota, Andri berharap Dishub segera mengeluarkan ketetapan tarif angkutan umum. 

"Kami berharap dinas perhubungan segera mengeluarkan aturan mengenai ketetapan kenaikan tarif angkutan umum, baik itu di Makale, Rantepao, Sanggalla, dan jalur angkutan umum lainnya," katanya pada Tribun Timur. 

Akibat belum adanya ketetapan tarif ini membuat sopir kelabakan untuk menetapkan ongkos angkutan umum kepada masyarakat. 

"Kita ini bingung karena masyarakat banyak yang mengeluh akan kenaikan harga tarif angkutan umum, alasannya karena belum ada ketetapan resmi dari Dishub," tutur saat ditemui di terminal Makale, Jumat (9/9/2022). 

Sopir juga mengaku kebingungan untuk menetapkan tarif angkutan umum. 

"Sewa mobil sekarang ada yang Rp 5 ribu, ada yang Rp 7 ribu. Berfariasi, kasihan juga orang karena belum ada edaran resmi dari Dishub," ucapnya mengaku kecewa. 

Menurut Andri, cicilan mobilnya lebih murah dibanding harga bensin jika diakumulasikan sehari. 

"Lebih mahal uang bensin daripada uang cicil mobil, kalau cicil mobil sehari hitungannya 100 ribu buat beli bensin paling kurang 200 semua," ujarnya. 

Sopir angkot ini mengaku lebih setuju jika subsidi BBM dihilangkan, dibanding dengan adanya kenaikan harga BBM karena dengan kenaikan harga BBM semua sektor perekonomian ikut naik. 

"Seandainya itu BBM bersubsidi bisa dihilangkan saja dan tidak naikkan harga BBM mungkin tidak akan memberatkan kami para sopir," tuturnya.

Mengenai keluhan ini, ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi mengatakan akan segera menidaklanjuti hal ini kepada Dishub.

"Kami akan segera menghimbau kepada Dishub untuk mengeluarkan ketetapan," tuturnya saat ditemui Tribun Timur, Jumat (9/9/2022) . (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved