Demo Tolak Kenaikan BBM

Demo Tolak Kenaikan BBM di Balaikota Makassar Sempat Memanas

Aksi saling dorong saat demo tolak kenaikan BBM terjadi antara Aliansi Cipayung Plus Makassar dengan petugas keamanan.

Penulis: Kaswadi Anwar | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/KASWADI
Suasana unjuk rasa tolak kenaikan BBM oleh Aliansi Cipayung Plus Makassar di Kantor Balaikota Makassar, Jumat (9/9/2022). Aksi saling dorong berulang kali terjadi, bahkan diwarnai dengan adu mulut. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Demo tolak kenaikan BBM sempat memanas di Kantor Balaikota, Jl Ahmad Yani, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Jumat (9/9/2022) sore.

Aksi saling dorong terjadi antara Aliansi Cipayung Plus Makassar dengan petugas keamanan.

Aksi saling dorong berulang kali terjadi, bahkan diwarnai dengan adu mulut. Kurang lebih berlangsung 15 menit. Setelah itu massa aksi membakar ban.

Pukul 16.20 Wita massa aksi akhirnya diperbolehkan masuk berdialog di ruang Kesbangpol Balaikota.

Kepala Kesbangpol Zainal Abidin yang menemui demonstran mengatakan Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan kebijakan untuk mengantisipasi kenaikan BBM.

"Kami punya tim inflasi Pemkot. Sudah mengkaji beberapa kebijakan akibat kenaikan BBM," katanya.

Pastinya Pemkot membuat jaring pengaman sosial dampak dari kenaikan BBM. Tentu sumbernya dari APBN maupun APBD.

Jenderal lapangan Aliansi Cipayung Plus Makassar Rino Sengu menyampaikan kenaikan harga BBM menyusahkan masyarakat.

Sebab, masyarakat masih dalam tahap transisi dari pandemi Covid-19 namun sudah dihadapkan dengan kenaikan BBM.

"Masyarakat kita dalam proses transisi, tapi rezim saat ini belum selesai pandemi sudah menaikkan BBM. Sudah mendengungkan ibu kota negara," tuturnya.

Sementara Ketua HMI Maktim Fariz Zainal Islami mempertanyakan kajian pemerintah dalam menaikkan BBM.

Bahwa pemerintah menjanjikan subsidi  dengan kenaikan BBM yang ada. Namun, kenyataannya  bantuan langsung tunai (BLT) yang sekarang belum tepat sasaran.

"Dalih pemerintah untuk memberikan subsidi untuk BLT tidak rasional. Data  ditemukan dari PHK dan JPS tidak lebih 30 persen daya serapnya. Jadi ada lebih 70 persen yang tidak tepat sasaran," ungkapnya.

Dilain sisi mantan aktivis Arek Suroboyo Pro Reformasi, Albert mendukung penuh aksi dilakukan Aliansi Cipayung Plus Makassar.

Ini sebagai bentuk kontrol sebagai negara demokrasi.

"Saya mendukung aksi Aliansi Cipayung Plus Makassar. Ini bentuk kontrol demokrasi dan fungsi mahasiswa agent of change," ujarnya.(*)

Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved