Pemilu 2024

Tiga Lembaga di Maros Konsultasi Jadi Pemantau Pemilu 2024 ke Bawaslu

Pendaftaran pemantau pemilu 2024 dilaksanakan sebelum tahapan penyelenggaraan pemilu sampai dengan tujuh hari jelang hari pemungutan suara.

Penulis: Nurul Hidayah | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/NURUL HIDAYAH
Ketua Bawaslu Maros Sufirman. Sufirman menyebutkan saat ini ada tiga lembaga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang sedang tahap konsultasi sebagai pemantau pemilu. 

TRIBUNMAROS.COM, MAROS - Tiga lembaga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sedang dalam tahap konsultasi sebagai pemantau pemilu 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia.

Tiga lembaga tersebut, yakni Sekolah Politik Perempuan Maupe (SPPM Maros), Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (APKAN Maros), dan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muslim Maros (UMMA).

Ketua Bawaslu Maros Sufirman mengatakan pendaftaran pemantau pemilu 2024 dilaksanakan sebelum tahapan
penyelenggaraan pemilu sampai dengan tujuh hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara.

Menurutnya ada beberapa tahapan yang dilalui jika ingin menjadi pemantau pemilu 2024.

"Salah satunya pemantau pemilu mengajukan permohonan untuk melakukan Pemantauan Pemilu ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Akreditasi Pemantauan Pemilu," katanya, Kamis (8/9/2022).

Untuk mendapatkan akreditasi, lembaga harus mengumpulkan sejumlah berkas administrasi.

"Jika sudah dilakukan pemeriksaan oleh panitia akreditasi, kemudian akan dilaporkan kepada Bawaslu RI," tuturnya.

Bawaslu RI nantinya akan menerbitkan akreditasi kepada lembaga yang mengajukan permohonan.

"Pemantau Pemilu yang terakreditasi akan diberikan tanda pengenal pemantau pemilu," ujarnya.

Sufirman menjelaskan ada empat persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pemantau pemilu.

Seperti memiliki sumber dana yang jelas. "Selain itu, berbadan hukum yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah, kemudian harus bersifat independen dan terakreditasi dari Bawaslu, Bawaslu kota/Kabupaten, Bawaslu Provinsi sesuai dengan wilayah pemantauannya," ujarnya.

Jika sudah terdaftar, maka pemantau pemilu harus menjalankan tugasnya.

Seperti menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan melakukan klarifikasi kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

"Selain itu, pemantau pemilu wajib bersikap netral dan obyektif dalam melaksanakan pemantauan, menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan," terangnya.

Serta melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.(*)

Sumber: Tribun Timur
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved