Nasdem Andalkan Caleg Milenial, PDIP Target 100 Ribu Suara di Pemilu Legislatif Makassar 2024

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem) Makassar optimistis mempertahankan kursi Ketua DPRD Makassar pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Demikian dikatakan Ketua Nasdem Makassar Andi Rachmatika Dewi.

Saat ini, partai bentukan Surya Dharma Paloh menatap pemilihan legislatif mendatang.

“Nasdem harus menjadi pemenang lagi dengan target dua kali lipat di pemilu mendatang,” tegas Cicu, sapaannya.

Pada Pemilu 2024, Cicu menegaskan masih mengandalkan petahana dan beberapa legislator dan atau kader partai lain yang ingin berjuang bersama Nasdem di Pemilu mendatang.

Selain itu, Nasdem juga akan menggaet banyak kalangan milenial.

Menurutnya, Nasdem akan banyak melakukan komunikasi politik yang mudah dipahami kalangan anak muda.

Baca juga: Jagokan Caleg Milenial, PDI Perjuangan Target 100 Ribu Suara pada Pemilu Legislatif Makassar 2024

Begitu juga program partai yang akan dijalankan, juga banyak menyasar kalangan anak muda.

“Caleg andalan banyak kalangan milenial. Karena kita kan banyak juga muda-muda,” katanya.

Pada Pemilu 2024, Nasdem kata Anggota DPRD Sulsel itu, menarget jumlah kursi dua kali lipat dibanding saat ini.

Ia optimistis menjadi pemenang Pemilu 2024 di Makassar.

“Sekarang kita enam kursi. Target kita ke depan 12 kursi,” tegasnya.

PDIP Target 100 Ribu Suara

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Makassar menarget 100 ribu suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Pada Pemilu 2019, partai besutan Megawati Soekarno Putri tersebut mengantongi 63.800 suara.

Dari jumlah itu, PDIP mendudukkan enam kadernya sebagai anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPRD) Makassar.

Mereka, Andi Suhada Sappaile, Mesakh Raymond Rantepadang, William Laurin, Anton Paul Goni, Al Hidayah Syamsu, dan Galmerya Kondodura.

Untuk mencapai target 100 ribu suara pada Pemilu 2024, PDIP telah menyiapkan kader potensial di lima daerah pemilihan di Makassar selain petahana.

“Semua sudah kita hitung. Sampai saat ini dalam proses pencalegan dini yang dilakukan, mereka (petahana) masih berkeinginan tetap di kota,” kata Ketua Bappilu PDIP Makassar Raisul Jais, Kamis (8/9/2022).

Kendati demikian, keputusan diatas masih bersifat sementara. Jika perintah partai menginstruksi beberapa petahana naik kelas, maka sebagai kader wajib menjalankan.

“Tergantung perintah partai, tergantung kebutuhan partai, tapi mereka secara pribadi masih mau di DPRD kota,” Raisul menambahkan.

Raisul menambahkan, pada Pileg 2014, PDIP hanya mengontrol empat kursi DPRD Makassar, lalu naik menjadi enam kursi pada Pemilu 2019.

“Kalau target kami di Pemilu 2024 mendatang ada penambahan dua kursi. Artinya kami harus dapat 100 ribu suara,” kata Raisul.

PDIP, kata Raisul optimistis merebut kursi Ketua DPRD Makassar bila bisa mengontrol delapan kursi. Sekaligus menggeser kader Nasdem yang saat ini sebagai ketua.

“Kita sudah wakil ketua, kita target kursi ketua. Kita sudah lakukan pemetaan, kita punya target ada penambahan dua kursi dari enam jadi delapan,” jelasnya.

Dua kursi diharapkan bisa didapat dari Dapil 2, 4, atau 5. Kenapa? Karena di Dapil 3 PDIP sudah berhasil mengamankan dua kursi.

PDIP target penambahan kursi diamankan oleh caleg milenial.

Selain keterwakilan perempuan, milenial dianggap berpeluang untuk mendulang suara sesamanya.

Terkait tahapan verifikasi partai di KPU Makassar, Raisul yakin partainya lolos.

Ia memasukkan data 1.500 pengurus dalam akun Sistem informasi politik (Sipol) KPU.

Menurutnya, jumlah tersebut sudah lebih 50 persen dari 1.000 keanggotaan yang dipersyaratkan KPU.

“Kami yakin dan percaya, kemarin DPP partai dan KPU pusat sudah dianggap memenuhi syarat dan partai pertama yang mendaftar dan dianggap lolos,” katanya.

Meski begitu, ia membeberkan pencatutan parpol marak terjadi di tahapan verifikasi administrasi, termasuk pengurus PDIP yang dicatut parpol lain.

Namun itu bukan soal baginya, sebab PDIP punya 18.574 kader.

Artinya, banyak cadangan bisa menutupi jika ada yang tidak bersyarat dalam tahapan verifikasi administrasi di KPU.(*)