Waktu Makin Mepet, MenPAN RB Segera Petakan ASN yang Akan Pindah ke IKN

TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengaku akan bergerak melakukan pemetaan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurutnya, pemindahan ASN menjadi pembahasan strategis mengingat waktunya yang mepet lebih kurang dua tahun lagi.

“Ini nanti akan kami bahas saya segera lakukan pembahasan di kantor ini. Ya saya masih akan masuk dulu nanti kita petakan,” kata Azwar kepada Tribun Network, Rabu (7/9).

Mantan Bupati Banyuwangi ini mengatakan Presiden Joko Widodo ingin digitalisasi bisa diterapkan di birokrasi Indonesia. Digitalisasi birokasi, sambung Azwar, semakin dipermudah dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

"Ke depan tidak dapat dipungkiri birokrasi ini harus menuju next level yaitu digitalisasi, digitalisasi apa saja? digitalisasi struktur, culture dan kompetensi," tuturnya.

Menteri Azwar menekankan bahwa digitalisasi adalah suatu keniscayaan. Disrupsi teknologi di berbagai sektor sekarang telah terjadi termasuk dalam hal birokrasi.

“Dulu ATM di mana-mana, sekarang banyak orang tidak menggunakan ATM, karena sudah cashless, kalau ini bisa dikoneksikan, tentu hasilnya maksimal,” tukasnya.

Menpan RB menambahkan Presiden telah menyampaikan sudah banyak alokasi anggaran kemiskinan misalnya ada Rp520 triliun di 16 kementerian atau lembaga. 

“Kalau ini diintegrasikan, maka hasilnya akan mendorong pencapaian target sesuai dengan arahan presiden," tambah Menteri Azwar.

Tantangan Kesiapan SDM

Menko Polhukam Mahfud MD yang sempat menjabat Plt Menpan RB menegaskan tantangan di Kementerian PAN RB ke depan adalah kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Mahfud memandang dari sudut konsep dan instrumen-instrumen hukum serta pejabat-pejabat di tingkat pusat sudah cukup siap.

“Tetapi kan kesiapan di tingkat bawah kan ratusan institusi dsn sebagainya, itu yang harus menyerasikan itu semua yang perlu kerja keras,” jelasnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu berpendapat penataan reformasi birokrasi terkait aparatur negara memiliki tiga pilar pokok.Ketiga pilar tersebut antara lain organisasinya agar mengabdi tepat, terukur, dan efektif.

Kemudian pilar kedua SDM yang masih perlu ditingkatkan kapasitasnya.Serta yang ketiga digitalisasi pelayanan publik agar mempermudah dan mempercepat pengurusan perizinan bagi masyarakat pada umumnya.

“Jadi tiga soko guru ini harus simultan dan banyak tantangan untuk menghadapi tantangan itu menurut saya pak Abdullah sudah punya pengalaman dan kemampuan,” pungkasnya. (*)