PKS Enrekang Sehati Warga dan Mahasiswa, Tolak Kebijakan Presiden Jokowi Naikkan Harga BBM

TRIBUN-TIMUR.COM, ENREKANG - Gelombang penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) masih terus bergulir.

Tak hanya dari beberapa kalangan masyarakat dan mahasiswa, namun sedikitnya partai politik (parpol) turut andil menyampaikan aspirasinya.

Salah satunya adalah Ketua DPD PKS Enrekang, Abdul Malik Ibrasa secara terang-terangan menolak keras kebijakan pemerintah.

Menurutnya, kenaikan harga BBM ini, secara otomatis harga kebutuhan pokok masyarakat makin melambung tinggi.

"Ini sangat berdampak sekali dengan kebutuhan masyarakat, seperti tarif transportasi yang sudah naik, harga sembako-sembako juga. Apalagi di daerah Kabupaten Enrekang banyak pengusaha-pengusaha kuliner tradisional, tentu secara otomatis menaikkan harga," ungkapnya kepada Tribun-Timur, Rabu (7/9/2022).

Abdul Malik mengganggap kebijakan Presiden Jokowi yang menaikkan harga BBM sangat tidak ideal dan tidak memiliki dasar yang akurat.

"Jelas kami tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, sebab tentu ini mempengaruhi beberapa faktor ekonomi masyarakat," ungkapnya.

Bahkan Abdul Malik, mengajak masyarakat untuk secara tegas menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM.

"Untuk itu, kami melakukan kampanye penolakan harga BBM di media sosial. Kami juga berencana menyebar spanduk-spanduk ke semua wilayah di Kabupaten Enrekang terkait penolakan harga BBM," pungkasnya.

Sekadar informasi, Fraksi PKS DPR RI telah melayangkan aspirasinya terkait penolakan terhadap naiknya Harga BBM Bersubsidi saat Rapat Paripurna DPR RI yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022) lalu.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan ketua DPR RI Puan Maharani.

Mulyanto tegas mengatakan, Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM yang jelas-jelas memberatkan bagi masyarakat.

"Kami menyampaikan sikap PKS yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, karena kami yakin kebijakan tersebut semakin membebani kehidupan masyarakat," ungkapnya.

"Atas sikap penolakan tersebut kami walk out dari Sidang Paripurna DPR RI ini. Sebagai bentuk simpati kami atas sikap masyarakat di luar sana yang juga demo menolak kenaikan BBM bersubsidi. Demikian terima kasih," pungkasnya.

Saat ini, harga perliter untuk Pertalite sebesar Rp 10 ribu dari harga sebelumnya Rp 7.650, sedangkan Solar kini harga perliternya senilai Rp 6 800 dari sebelumnya Rp 5 150.

Kemudian, pemerintah juga menaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax.