Bawaslu Parepare

Dirikan Posko Aduan di SMAN 1 Parepare, Bawaslu Cek NIK 41 Staf dan Guru

Sebanyak 41 orang melakukan pengecekan NIK di Bawaslu dan hasilnya tidak ditemukan adanya nama yang tercatut pada keanggotaan partai politik.

Penulis: M Yaumil | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/M YAUMIL
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengecek NIK staf dan guru SMAN 1 Parepare, Jl Agussalim, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Rabu (7/9/2022). Pembentukan posko sebagai salah satu langkah memperluas daerah pengawasan bagi masyarakat yang butuh bantuan terkait pemilu atau pencatutan nama. 

TRIBUNPAREPARE.COM, PAREPARE - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendirikan posko aduan di SMAN 1 Parepare, Jl Agussalim, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

Pembentukan posko sebagai salah satu langkah memperluas daerah pengawasan bagi masyarakat yang butuh bantuan terkait pemilu atau pencatutan nama.

Koordinator Divisi PHL Bawaslu Kota Parepare Nur Islah mengatakan pentingnya perlindungan data pemilih.

"Pentingnya perlindungan data pemilih agar tidak disalahgunakan oknum untuk keuntungan partai tertentu," katanya kepada Tribun-Timur.com, Rabu (7/9/2022) siang.

Dari 71 staf dan guru, hanya 41 yang melakukan pengecekan NIK.

"Sebanyak 41 orang melakukan pengecekan NIK dan hasilnya tidak ditemukan adanya nama yang tercatut pada keanggotaan partai politik," jelasnya.

Kemudian sisa staf akan diarahkan untuk melakukan pengecekan secara mandiri.

Pasalnya, ditakutkan staf atau guru namanya dicatut oleh parpol yang kian marak terjadi.

"Mengingat sekarang masih tahapan verifikasi administrasi sehingga marak terjadi pencatutan nama warga," imbuhnya.

Bawaslu masuk sekolah sebagai langkah antisipasi sekaligus sosialisasi terkait kerawanan pencatutan nama.

"Ini salah satu langkah kita mengantisipasi kerawanan dimana KTP masyarakat disalahgunakan partai politik untuk memenuhi persyaratan jumlah keanggotaannya,” tuturnya.

Adapun tindak lanjut kegiatan ini, kata Islah, untuk diteruskan ke staf yang belum pengecekan serta ke keluarga terdekat.

"Untuk diteruskan agar PNS dan honorer yang tidak melakukan pengecekan NIK dapat dilakukan mandiri serta meneruskan informasi terkait pengecekan NIK pada keluarga terdekat," pungkasnya.

Sesuai Instruksi Nomor 3 Tahun 2022 tentang pendirian posko pengaduan masyarakat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved