Cara DEMA UIN Alauddin Makassar Respon Pencabutan Subsidi BBM

Kegiatan ini digelar dalam rangka untuk memahami keresahan masyarakat saat ini akibat dampak dari pencabutan subsidi BBM.

Handover
DEMA UIN Alauddin Makassar menggelar dialog mahasiswa merdeka talk in campus bertema respon problematika ummat dan bangsa solusi atas pencabutan subsidi BBM di Auditorium UIN Alauddin, Makassar, Rabu (7/9/2022). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA) UIN Alauddin Makassar menggelar dialog Mahasiswa Merdeka Talk in Campus, dengan teman "Respon Problematika Ummat dan Bangsa Solusi atas Pencabutan Subsidi BBM" di Auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Rabu (7/9/2022).

Kegiatan ini digelar dalam rangka untuk memahami keresahan masyarakat saat ini akibat dampak dari pencabutan subsidi BBM, yang telah menghadirkan beberapa pakar ekonomi dan pakar sosial.

Ketua DEMA UINAM Zulkarnaen mengatakan kegiatan ini diselenggarakan karena kebijakan pemerintah mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) keliru di tengah pandemi corona dan hal ini terkesan tidak direpon oleh pemerintah setelah mahasiswa dan masyarakat melakukan aksi demonstrasi.

"Kami dari lembaga internal kampus UIN Alauddin Makassar, menginisiasi adanya dialog ini dengan menghadirkan beberapa pakar ekonomi dan pakar sosial, karena dua hari kemarin kami telah melakukan aksi demonstrasi namun sampai saat ini tidak ada respon oleh pemerintah, maka dari itu kami melaksanakan dialog ini agar bagaimana kiranya pemerintah yang sempat kita hadirkan pada hari ini bisa langsung menyampaikan aspirasi dari teman-teman mahasiswa," jelasnya via rilis.

Sementara itu, Sekertaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Yusran IB Hernald, mengatakan Apindo Sulsel hingga nasional menolak kenaikan BBM, dan mengatakan bahwa pemerintah terhadap dunia usaha pun sangat besar pengaruhnya.

"Kami Apindo Sulsel bahkan nasional menolak kenaikan BBM, kami dimintai pendapat terkait kondisi-kondisi ekonomi yg terjadi di Indonesia, bahkan di rapat kerja konsolidasi kemarin, kami merekomendasikan agar pemerintah menunda kenaikan BBM, dan juga kondisi pemerintah terhadap dunia usaha itu sangat besar pengaruh nya, karena pajak di dunia usaha itu 70 persen digunakan dalam KBBM kita," pungkasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa di dunia usaha khususnya yang bergerak di bidang produksi sangat menghawatirkan terhadap kenaikan BBM, karena akan menyebabkan biaya distribusi, biaya produksi, dan bahan baku naik.

Sehingga kondisi perolehan bahan-bahan yang akan di lempar ke masyarakat akan terpengaruh dengan perolehan bahan-bahan yang akan di dapatkan.(*)

Sumber: Tribun Timur
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved