Sengketa Lahan

Tanah 13 Hektar Dikuasai Pihak Lain, Barisan Pemuda Pembela Rakyat Badak Demo di Kejari Pinrang

Mereka menuntut permasalahan sengketa tanah yang berlokasi di wilayah Bili-Bili, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. 

Penulis: Nining Angraeni | Editor: Muh. Irham
ist
Ketua DPRD Pinrang, H Muhtadin dan Komisi III DPRD Pinrang, Alimuddin Budung menerima audiensi puluhan warga yang tergabung dalam Barisan Pemuda Pembela Rakyat Badak yang meminta pengawalan terkait sengketa tanah, Senin (5/9/2022). Setelah dari DPRD Pinrang, mereka melakukan aksi damai di kantor Kejari Pinrang . 

PINRANG, TRIBUN-TIMUR.COM - Puluhan warga yang tergabung dalam Barisan Pemuda Pembela Rakyat Badak melakukan unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pinrang , Senin (5/9/2022). 

Mereka menuntut permasalahan sengketa tanah yang berlokasi di wilayah Bili-Bili, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. 

Koordinator Aksi, Andi Muis mengaku lahan seluas 13 hektare itu milik H Haling alias H Ali Marsuki. Namun, dikuasai oleh pihak lain.

Ada tiga tuntutan demonstran. Yakni menuntut Kejaksaan Negeri Pinrang harus tegas dan meminta Polres Pinrang mengambil langkah untuk mengosongkan dan menghentikan aktivitas di atas lahan tersebut. 

"Kejaksaan Negeri Pinrang juga harus tegas dan proaktif dalam mendesak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang, untuk turun menentukan titik letak hak milik H Haling sebagaimana yang tertuang dalam berita acara eksekusi dan segera terbitkan sertifikatnya," ujarnya. 

Andi Muis juga meminta Kejaksaan Negeri Pinrang segera melakukan tindakan hukum terhadap para pelaku mafia tanah di atas lahan hak milik H Haling. 

Perwakilan demonstran diterima Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pinrang Tomy Aprianto dan melakukan audiensi. 

Tomy menuturkan, pihak Kejaksaan Negeri Pinrang akan mempelajari kasus tersebut.

"Apabila pihak Kejaksaan Negeri Pinrang dapat menangani kasus akan ditangani. Tetapi apabila Kejaksaan Negeri Pinrang tidak bisa menangani akan merekomendasikan kasus tersebut kepada yang berhak menangani, baik itu di Pengadilan, Pertanahan ataupun ke Polres," tuturnya. 

Ia menuturkan, pihak kejaksaan akan melakukan ekspose terhadap kasus ini.

Demonstran pun menyerahkan bukti surat dan foto ke Kejaksaan Negeri Pinrang terkait adanya pihak lain yang menguasai tanah seluas 13 hektare milik H Haling tersebut. 

Mereka juga memberikan waktu 15 hari kepada kejaksaan untuk memberikan masukan secepatnya. Apabila dalam waktu 15 hari tidak ada keputusan, para demonstran akan turun ke lokasi sengketa.

Usai ke Kejaksaan Negeri Pinrang, demonstran menuju ke Kantor DPRD Pinrang untuk meminta pengawalan kasus. 

Mereka diterima Ketua DPRD Pinrang, H Muhtadin dan Komisi III DPRD Pinrang, Alimuddin Budung. 

Ketua DPRD Pinrang, H Muhtadin berjanji akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Pinrang untuk kasus ini.

"Kami akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan terlebih dahulu dan kami berjanji akan mengawal kasus ini hingga selesai," imbuhnya. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved