Opini Amir Ilyas

Opini Amir Ilyas: Dimana Karya Agung RKUHP?

Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) merupakan “karya agung” yang sudah layak untuk disegerakan pembahasan dan pengesahaannya.

handover
Amir Ilyas, Dosen Ilmu Hukum Unhas 

Oleh: Amir Ilyas
Dosen Ilmu Hukum Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM - Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) merupakan “karya agung” yang sudah layak untuk disegerakan pembahasan dan pengesahaannya oleh DPR RI bersama dengan pemerintah.

Saya mencoba menggarisbawahi “karya agung.” Apakah karena usianya sebagai rancangan yang sudah demikian lama, sehingga layak dikatakan sebagai karya agung? Atau apakah karena rancangannya yang sudah disusun, dikaji, dan dibahas oleh para ahli hukum pidana ternama, bahkan sebagiannya sudah almarhum, sehingga pantas untuk disematkan kepada RUU KUHP tersebut sebagai karya agung?

Entahlah! Yang jelas untuk sebuah regulasi, apalagi itu berkenaan dengan hal-hal yang akan membatasi hak fundamental atau hak orisinil seseorang.

Seperti hak hidup, hak milik, dan hak kebebasan, jelas harus melalui proses perenungan, pemikiran, pemahaman, dan pertimbangan yang matang.

Sudahkah RUU KUHP kita yang terakhir kemarin, sebagaimana yang telah diserahkan oleh pemerintah melalui Wamenkumham ke DPR RI, dikatakan “matang” untuk memulai kelahirnyannya sebagai karya monumental?

Kalau bolehlah saya berpendapat, apanya “yang agung” kalau disana-sini lebih banyak hasil copy paste dari KUHP yang sekarang. Lebih banyak copy paste dari undang-undang khusus yang berlaku saat ini, seperti UU Pengadilan HAM yang diambil secara total, dan dimasukkan ke dalam RUU KUHP.

KUHP yang sekarang lebih banyak dicap peninggalan kolonial, tetapi nyatanya RUU KUHP malah lebih kolonial lagi. Coba, mengenai kriminalisasi atas penghinaan terhadap presiden/wakil presiden yang dikualifikasi sebagai delik aduan.

Dimana rasionalnya, diletakkan sebagai delik aduan? Apakah kalau Presiden dihina, demikian masuk wilayah privat? Sudah tentu tidak, karena lagi-lagi jabatan presiden dan wakil presiden itu bukan berbicara pada wilayah individu, tetapi merupakan jabatan publik. Itukah dikatakan sebagai karya agung, kalau tiba-tiba lahir sebagai delik aduan, tetapi tidak jelas pijakan rasionalnya.

Lagi dan lagi, dimana pula rasio moral para pengkaji RUU KUHP tersebut yang kemarin mengatakan kalau orang awam banyak yang tidak mengerti tentang penentuan ancaman pidana untuk masing-masing tindak pidana yang termuat di sana.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved