BBM Naik, Ketua Komisi A DPRD Sulsel: Konglomerat Dapat Keringanan Pajak, Rakyat Diperas Habis
Mulai dari kebutuhan rumah tangga, bisnis, pariwisata, pertanian, perkebunan, kelautan, jasa, transportasi, hingga kebutuhan lainnya.
Penulis: Wahyudin Tamrin | Editor: Abdul Azis Alimuddin
lihat foto
Chalik Mawardi/Tribun Timur
Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel) Andi Syafiuddin Patahuddin.
Ia menambahkan, bantuan langsung tunai (BLT) merupakan salah satu solusi selama berbasis data akurat, akuntabilitas, terbuka, dan berkelanjutan.
"BLT saya setuju, tapi substansi BLT dan kenaikan BBM harusnya terpisah, bukan dijadikan program untuk membenarkan kebijakan pemerintah yang menyakiti nurani rakyat," katanya.
Sebelumnya, pemerintah sudah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter.
Kemudian, Solar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter. Serta Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter, menjadi Rp14.500 per liter.(*)
![[FULL] Purbaya 'Tumbalkan' Daerah, Potong TKD 2026 demi Dana Jumbo MBG?, Ekonom: Terlalu Sentralis](https://img.youtube.com/vi/w8z2FU89j_Q/mqdefault.jpg)
