Tim Pora Parepare Langsungkan Rapat Penguatan Keberadaan WNA, Cegah Potensi Kerawanan Kegiatan WNA

TIM Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Kota Parepare mengadakan rapat penguatan terkait keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing (WNA) di Lago’Ta Cafe & Resto Parepare, Kamis (1/9/2022).

Tim Pora ini merupakan unsur Komunitas Intelijen Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kepala Kantor Imigrasi Parepare Arief Eka Riyanto sebagai ketua dan Kepala Kesbangpol Kota Parepare selaku Sekretaris.

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Jaya Saputra menjelaskan bahwa Rapat Tim Pora dapat menjadi wadah sinergitas aparat di lapangan untuk mencegah dan deteksi dini potensi kerawanan setiap kegiatan WNA di Pare- pare.

Seperti, penyelundupan narkoba, perkawinan campuran, hingga kunjungan orang asing yang mungkin akan berpengaruh besar di lingkungan.

"Untuk itu sinergitas Aparat di lapangan sangat dibutuhkan, sehingga dapat melaporkan setiap kejadian sesuai prosedur keimigrasian," jelas Kadiv Im.

Disisi lain, Sekretaris Daerah Kota Parepare, H. Iwan Asaad mewakili Walikota meminta anggota, moment rapat Tim Pora ini menyamakan persepsi dan aspirasi terkait orang asing di wilayah Parepare.

Akan sangat penting bagi Tim Pora untuk melibatkan unsur terkait, dikarenakan wilayah Parepare sangat terbuka untuk perlintasan orang asing.

Dilain hal tidak menutup kemungkinan masuknya narkoba ke wilayah menyangkut dengan orang asing.

Sekda juga menambahkan bahwa untuk itu wadah pemantauan akan lebih kuat dan terjalin jika sinergitas Tim Pora saling bekerjasama untuk mengawasi kegiatan orang asing di wilayah Pare-pare.

Serta mengesampingkan ego sektoral masing-masing pihak terkait untuk tercipta keharmonisan di lapangan.

Tiga narasumber yang menghadirkan pandangan sesuai pelaksanaan Tusinya masing-masing.

Kabid Inteldakim Kanwil Kemenkumham Sulsel, Mirza Akbar menerangkan dasar hukum Tim Pora merujuk pada  UU No. 6 Tahun 2011.

Membahas tentang keimigrasian pasal 66 ayat 2 huruf b yaitu pengawasan keimigrasian meliputi pengawasan lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia.

“Jadi orang asing yang masuk atau keluar melalui tempat pemeriksaan imigrasi itu sudah merupakan konsen kita dari imigrasi dan setelah masuk itu menjadi konsen kita  bersama,” terang Mirza.

Konsen dalam hal pengawasan baik keberadaan hingga kegiatan warga negara asing maka pengawasannya bersama Tim Pora.

Sekretaris Kesbangpol Parepare, H. Rustan Asta juga membeberkan bahwa pihak imigrasi tidak akan bisa bekerja sendiri.

Maka dibutuhkan peranan kerjasama seluruh anggota Tim Pora agar pengawasan orang asing dapat terlaksana secara optimal

“Bertujuan untuk menjadi wadah yang berfungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi atau lembaga pemerintahan terkait,” tambah Rustan.

Sedangkan, hal yang berkaitan dengan pengawasan orang, Tim Pengawasan Orang Asing juga bisa mengadakan operasi gabungan jika diperlukan, baik itu bersifat khusus maupun insidentil.

Dandim 1405/Mallusetasi Letkol Kav, Agung Wirakusuma menambahkan bahwa teknik pemetaan dan analisa intelijen tentang keberadaan para pengungsi pada khususnya.  

Dimana kemungkinan dampaknya akan memberikan ancaman, tantangan, hambatan,  dan gangguan di kedaulatan wilayah RI

“Mari kita laksanakan operasi bersama sesuai wewenang tugas dan fungsi,” ajaknya.(adv/rerifaabdurahman).