Harga BBM Naik

Guru Besar Unhas Nilai Kenaikan Harga BBM Harus Dilaksanakan Akibat Subsidi Salah Sasaran

Prof Marzuki DEA menilai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah sepatutnya dilaksanakan.

Penulis: Rudi Salam | Editor: Hasriyani Latif
Tancapan layar YouTube Tribun Timur
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas Prof Marzuki DEA, saat menjadi narasumber di Forum Dosen beberapa waktu yang lalu. Prof Marzuki DEA menilai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah sepatutnya dilaksanakan imbas dari subsidi salah sasaran. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Marzuki DEA menilai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah sepatutnya dilaksanakan.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax. 

Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi tersebut berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

“Saya kira kenaikan harga tersebut seperti biasanya kalau sudah disampaikan. Sebenarnya itu sudah dianggap sebagai kebijakan yang harus dilaksanakan,” kata Prof Marzuki DEA saat dihubungi Tribun-Timur.com, Sabtu (3/9/2022).

Alasannya klasik, kata Prof Marzuki DEA, karena disesuaikan dengan kondisi keuangan negara yang mengalami kesulitan.

“Alasan defisit yang tiba-tiba membengkak tidak terkendali dan selalu didasarkan pada alasan kebijakan subsidi salah sasaran,” kata Prof Marzuki.

“Masalahnya kalau pemerintah salah sasaran kenapa kemudian masyarakat yang harus tanggung kesalahan tersebut dengan kenaikkan harga BBM bersubsidi,” sambungnya.

Prof Marzuki pun memaparkan, dampak kenaikan BBM yang akan terasa langsung adalah meningkatnya inflasi terhadap barang dan jasa yang langsung dibutuhkan masyarakat.

Utamanya bahan pangan dalam arti luas, beras, telur, ikan, biaya transportasi, PLN, termasuk akomodasi tempat penginapan dan fasilitas liburan. 

Hal tersebut, kata dia, selanjutnya akan merembet pada menurunnya aktivitas produksi dunia usaha.

Sehingga mengurangi ketersediaan barang dan jasa di pasar yang selanjutnya menaikkan harga dengan dampaknya daya beli masyarakat lemah. 

“Jika proses tersebut terus terjadi tidak terkendali atau tidak ada solusinya, maka akan memicu trend stagflasi terjadi yang sudah mulai terasa,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prof Marzuki menyebut inflasi telah beriringan dengan rendahnya kegiatan produktif perekonomian, sehingga memicu meningkatnya jumlah pengangguran dan jumlah kemiskinan. 

“Akhirnya pertumbuhan ekonomi terhambat. Tampaknya untuk menjaga agar trend buruk tersebut tidak terjadi hanya dengan kebijakan bantalan bansos yang ditujukan untuk masyarakat yang rentan krisis khususnya,” tuturnya.(*)

Sumber: Tribun Timur
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved