Satu NIK ASN di Bulukumba Terdaftar jadi Pengurus Parpol

Namun, dalam tahapan proses verifikasi, banyak warga yang datang dan mengadu ke KPU. 

Penulis: Firki Arisandi | Editor: Saldy Irawan
DOK PRIBADI
Komisioner Divisi Teknis KPU Bulukumba, Wawan Kurniawan, Rabu (31/8/2022).  

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Verifikasi partai politik (Parpol) peserta pemilu mulai dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Salah satunya dilaksanakan oleh KPU Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel). 

Namun, dalam tahapan proses verifikasi, banyak warga yang datang dan mengadu ke KPU. 

Pasalnya, Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka terdaftar sebagai pengurus parpol. 

Itu setelah dilakukan pengecekan mandiri di website resmi KPU, https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik.

Salah satu diantaranya adalah warga yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Itu disampaikan oleh Komisioner Divisi Teknis KPU Bulukumba, Wawan Kurniawan, Rabu (31/8/2022). 

"Sampai hari ini berdasarkan temuan warga, karena sebelumnya kami telah menginformasikan melalui platform media sosial yang kami miliki untuk mengecek NIK mereka di info pemilu," beber Wawan. 

"Sehingga kemudian saat kami sementara melakukan proses klarifikasi kepada warga yang merasa dicatut namanya," lanjut Wawan. 

Khusus untuk ASN yang mengadukan pencatutan identitasnya baru satu orang. 

"Baru satu orang. Untuk selanjutnya kami akan klarifikasi ke parpol," lanjut Wawan. 

Setelah dilakukan klarifikasi kepada warga yang merasa dicatut namanya, KPU akan menindaklanjuti aduan dari masyarakat tersebut. 

Yakni dengan melakukan konfrontir ke parpol bersangkutan. 

"Karena bagaimana pun juga kita harus mendapatkan data yang sahi, apakah betul memang warga yang merasa dicatut namanya atau selama ini menjadi bagian dari parpol," jelas Wawan. 

Untuk saat ini, belum ada sanksi terhadap parpol yang terbukti mencatut nama warga. 

Hal tersebut berdasar pada Undang-undang (UU) Pemilu, yakni UU Nomor 7 tahun 2017.

"Kalau misalnya dicatut namanya dan terkonfirmasi soal itu, kita akan proses. Setelah melalui beberapa fase, kalau dicatut dan partai membenarkan, kami akan tindaklanjuti ke sipol. Itu menjadi kewajiban KPU," pungkasnya. (*) 

 


Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved