Komrad Gelar Aksi Depan BTP, Tantang Gubernur Sulsel untuk Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kenaikan harga BBM bersubsidi jenis pertalite sebentar lagi akan diteken oleh Presiden Jokowi.

Kabarnya, pemerintah akan mengumumkan keputusan harga BBM pada 1 September mendatang.

Sebelum benar-benar ditetapkan, Komite Rakyat Demokratik (Komrad) merespon wacana ini dengan seruan penolakan.

Korlap Aksi, Muhammad Nur Hidayat pun angkat suara mengenai kebijakan tersebut.

Dirinya bahkan menantang, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, untuk mengeluarkan keputusan penolakan terkait isu kenaikan BBM.

"Kami mau lihat bagaimana statement dari Gubernur Sulsel akan hal ini, kami menantang beliau untuk menolak atas nama rakyat," katanya, Rabu (31/8/2022).

Nur Hidayat menganggap, keputusan soal naiknya tarif BBM bersubsidi akan merembes pada roda ekonomi masyarakat Makassar.

"Lebih baik macet beberapa jam, ketimbang sengsara bertahun-tahun," ujarnya.

Saat ditemui Tribun Timur, Komrad lewat Nur Hidayat menjelaskan, empat isu utama yang dibawa siang ini.

Pertama, Komrad menuntut pemerintah utuk membatalkan kebijakan kenaikan BBM bersubsidi.

Kedua, penolakan atas kitab undang-undang RKUHP.

Ketiga, Menantang Gubernur Sulsel bersama DPRD Provinsi untuk membuat statement penolakan atas nama rakyat Makassar.

Keempat, Komrad meminta agar kebijakan ini dikaji ulang dan melibatkan unsur masyarakat sebelum benar-benar ditetapkan.(*)

Laporan Jurnalis Tribun Timur Muh Sauki Maulana