BKKBN Sulsel Komitmen Kejar Target Stunting 14 Persen di 2024

Data prevalensi stunting di Sulawesi Selatan berdasarkan hasil SSGBI tahun 2019 sebesar 30,59 persen.

Penulis: Siti Aminah | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/MUH ABDIWAN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah Sulawesi Selatan melakukan rekonsiliasi stunting bersama Mitra Pembangunan dan Organisasi Masyarakat Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 di Hotel The Rinra, Makassar, Rabu (31/8/2022). Penanganan permasalahan stunting harus dilakukan secara paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multi sektoral. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Prevalensi stunting dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif di Indonesia.

Meningkat pada periode 2007-2013, hasil SSGI terakhir menunjukkan angka prevalensi stunting di Indonesia menunjukkan angka 24,4 persen.

Dengan disparitas yang lebar antar provinsi serta rata-rata penurunan yang relatif lambat menjadi tantangan dalam kerangka percepatan penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024. 

Hal itulah yang mendasari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah Sulawesi Selatan melakukan rekonsiliasi stunting bersama Mitra Pembangunan dan Organisasi Masyarakat Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022. 

Rekonsiliasi ini berlangsung di The Rinra Hotel Makassar, Rabu (31/8/2022).

Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Andi Ritamariani mengatakan data prevalensi stunting di Sulawesi Selatan berdasarkan hasil SSGBI tahun 2019 sebesar 30,59 persen.

Mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 3,19 persen menjadi 27,4 persen.

"Angka ini masih diatas rata-rata provinsi. Kondisi tersebut diperlukan upaya-upaya nyata yang memberikan dampak terhadap penurunan stunting agar dapat mengejar target 14 persen pada tahun 2024," ucapnya

Ia menjelaskan, penanganan permasalahan stunting harus dilakukan secara paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multi sektoral.

Misalnya dengan mengintensifkan pendampingan terhadap keluarga yang berisiko melahirkan bayi stunting.

Pendampingan ini fokus dilakukan mulai pada periode remaja serta calon pengantin, pada masa kehamilan dan pada masa pasca persalinan. "Serta terus didampingi hingga anak berusia lima tahun," tuturnya.

Lanjut Rita, BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan BKKBN Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia tahun 2021-2024, atau dikenal dengan nama RAN PASTI.

Konvergensi dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting adalah hal yang penting.

Sehingga kegiatan rekonsiliasi stunting menjadi menjadi wadah yang strategis yang harus dilakukan dalam upaya penguatan komitmen bersama dalam menurunkan stunting

Melalui kegiatan ini diharapkan terwujudnya komitmen bersama pemerintah Provinsi bersama Mitra Pembangunan dan Organisasi Masyarakat Tingkat Provinsi di Sulawesi Selatan dalam upaya percepatan penurunan stunting

Koordinasi dan sinergitas lintas sektor ini tentu akan mengidentifikasi peran para masing-masing mitra.

Begitu juga dengan tugas, dan fungsi masing-masing OPD yang bergabung dalam percepatan penurunan stunting. (*)

Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved