Parpol Catut Nama

Namanya Dicatut Parpol, 2 Tenaga Honorer di Pangkep Ngadu ke Bawaslu

Jika masyarakat melaporkan pencatutan nama, KPU akan bergerak untuk mengeluarkan nama tersebut dari keanggotaan Parpol.

Penulis: Nurul Hidayah | Editor: Hasriyani Latif
Bawaslu Pangkep
Ketua Bawaslu Pangkep Samsir Salam. Syamsir Salam menginformasikan sebanyak empat warga Pangkep, Sulawesi Selatan mengaku namanya dicatut sebagai anggota partai politik. 

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKEP - Empat warga melapor ke Posko pengaduan masyarakat di Kantor KPU Pangkep.

Empat orang tersebut mengaku namanya dicatut sebagai anggota partai politik.

Hal itu dikatakan Ketua Bawaslu Pangkep Samsir Salam, Selasa (30/8/2022).

"Sudah ada yang melapor empat orang. Rinciannya, dua orang honorer, satu diantaranya adalah honorer guru, dua orang lainnya orang masyarakat umum," katanya.

Ia mengatakan, jika masyarakat melaporkan pencatutan nama, KPU akan bergerak untuk mengeluarkan nama tersebut dari keanggotaan Parpol.

"Pencatutan nama ini dapat merugikan masyarakat jika ingin mendaftar sebagai penyelenggara pemilu nantinya karena akan dianggap sebagai anggota parpol," katanya.

Sementara bagi parpol tersebut, pencatutan nama ini berisiko dapat mengurangi jumlah keanggotaan Parpol.

"Kalau yang tercatut keberatan berarti Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan mengurangi jumlah keanggotaan Parpol," sebutnya.

Ia mengatakan verifikasi administrasi partai politik wajib memiliki pengurus sebanyak 352 orang.

"Angka ini diambil dari perhitungan satu per seribu orang warga Pangkep," sebutnya.

Samsir pun mengimbau kepada warga Pangkep untuk memastikan namanya tidak tercatut dalam dalam partai melalui link https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik.

Bagi masyarakat yang namanya tercatut dalam Parpol dapat mengisi tanggapan, https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan atau datang langsung ke Kantor Posko pengaduan yang berlokasi di KPU Pangkep.

"Bagi PNS, TNI Polri dan penyelenggara langsung di TMSkan jika namanya tercatut, jika masyarakat umum dibuatkan surat pernyataan dan disarankan ke KPU untuk penghapusan data kepengurusan Partainya, " jelasnya.

Ia mengatakan masih bisa melaporkan pencatutan nama sampai tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Parpol selesai.

"Tapi kalau Bawaslu, prinsipnya kapan saja ada warga yang melapor tetap kami proses, nanti akan dikaji lebih lanjut," tutupnya.(*)

Sumber: Tribun Timur
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved