Breaking News:

HMI Sulselbar Tawarkan 5 Solusi Agar Rencana Kenaikan BBM Dihentikan

HMI Badko Sulselbar berpendapat BBM bersubsidi baiknya hanya untuk kendaraan roda dua, angkutan umum, dan angkutan logistik

Penulis: Wahyudin Tamrin | Editor: Waode Nurmin
Tribun-Timur.com/Wahyudin Tamrin
Massa aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) unjuk rasa di depan gedung DPRD Sulsel, Senin (29/8/2022). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) berunjuk rasa di bawah Fly Over dan di depan gedung DPRD Sulsel, Senin (29/8/2022).

Mereka berunjuk rasa menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan kenaikan tarif dasar listrik (TDL).

Selain menuntut persoalan tersebut, HMI Badko Sulselbar juga menawarkan lima solusi kepada pemerintah untuk mengatasinya.

Jenderal Lapangan Muh Waliyuddin mengatakan pemerintah bisa memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat.

Sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM.

Kemudian membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaraan roda dua, angkutan umum, dan angkutan logistik.

Menurutnya, pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan dan perkebunan.

"Pemerintah juga harus mengalokasikan pendapatan yang besar dari kenaikan harga komoditas sumber daya alam di pasar global seperti batu bara dan sawit untuk menambal subsidi BBM dan listrik," katanya.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah harus melakukan realokasi anggaran belanja kementerian lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM.

Serta mendorong percepatan transisi energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang.

Lima poin tersebut adalah masukan diberikan atas permasalahan yang menjadi tuntutan mereka.

Sebelumnya Kabid PTKP Badko HMI Sulselbar itu menjelaskan tiga tuntutan dalam aksi unjuk rasa itu.

Pertama adalah menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

Menurutnya, kenaikan harga BBM akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat.

"Utamanya masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan Covid-19," katanya dengan suara lantang.

Kedua, kata Waliyuddin, massa aksi meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik.

Serta tuntutan terakhir yakni mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak dan gas (migas) serta pertambangan.

"Kami minta penegakan hukum yang adil dan transparan ditegakkan dari hulu ke hilir," ujarnya. (*)

 

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved