Harga BBM
EK LMND Makassar Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi
Ketua EK LMND Makassar Fiqhi Pallawa menilai kenaikan harga BBM pertalite semakin menambah beban masyarakat.
Penulis: Muh. Sauki Maulana | Editor: Hasriyani Latif
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASAR - Pemerintah memberi sinyal kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar.
Menyikapi rencana kenaikan harga BBM bersubsidi itu, Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (EK LMND) Makassar menyatakan penolakan.
Ketua EK LMND Makassar Fiqhi Pallawa menilai kenaikan harga BBM pertalite semakin menambah beban masyarakat.
Pasalnya, kondisi ekonomi masyarakat masih dalam proses pemulihan pasca pandemi covid-19.
"Dengan naiknya BBM secara otomatis harga komoditas pangan lainnya akan ikut naik. Kita tahu bersama bahwa saat ini banyak rakyat yang kehilangan pekerjaan, pengangguran meningkat, angka kemiskinan meningkat, kemampuan ekonomi dan daya ekonomi menurun akibat pandemi covid-19," jelasnya Minggu (28/8/2022)
Fiqhi menambahkan, kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak langsung pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Makassar.
"Ada sekitar 500 UMKM di kota makassar yang sangat bergantung pada BBM bersubsidi dan jika BBM betul betul akan dinaikkan maka banyak sanak keluarga di Makassar akan jatuh terpuruk dengan keadaan ini," tambahnya.
Bahkan, mahasiswa UMI ini memperkirakan masyarakat yang bekerja sebagai petani dan nelayan akan kembali kehilangan pekerjaan.
"Karena ongkos pruduksi akan pasti naik, begitu pula para petani dan nelayan. ini akan sangat membebeni mereka dan besar kemungkinan banyak akan kehilangan pekerjaan lagi," ujarnya.
Menurut Fiqhi, alasan pemerintah soal kenaikan BBM belum rasional.
Dirinya menilai, pemerintah seharusnya melakukan evaluasi internal sebelum memutuskan menaikkan pertalite.
"Pembengkakan kuota subsidi ini akibat kelalaian pemerintah dalam mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi. BBM bersubsidi itu diperuntukkan untuk rakyat miskin dan kurang mampu, tapi realitanya banyak dikomsumsi oleh kalangan atas," katanya.
Menurutnya, penggunaan BBM bersubsidi harus tepat sasaran kepada masyarakat menengah ke bawah.
"Maka skema penyaluran BBM bersubsidi harus diatur dan diawasi dengan sebaik baiknya agar penyalurannya tepat sasaran dan bisa menjamin kesejahteraan rakyat sesuai peruntukannya," tutupnya.(*)
Laporan Wartawan Tribun Timur, Muh Sauki Maulana
